Politikus Golkar Dorong Edukasi Inklusif untuk Meredam Potensi Tawuran Antarwarga

AKURAT JAKARTA — Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Dadiyono, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan penetapan status "kawasan khusus pengamanan" untuk wilayah Manggarai, Jakarta Selatan.

Dia mengkhawatirkan kebijakan tersebut justru akan memberikan stigma negatif permanen terhadap wilayah tersebut sebagai zona rawan konflik.

Dadiyono menilai, pemberian label khusus pengamanan berisiko memperburuk citra kawasan dan psikologi sosial masyarakat setempat.

Baca Juga: Legislator Golkar Judistira Hermawan Dukung Pembangunan Kembali JPO Sarinah demi Keindahan Jakarta

Alih-alih pengamanan ketat secara fisik, ia memandang pendekatan edukasi jauh lebih efektif untuk meredam potensi tawuran antarwarga yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

"Hal yang lebih mendesak adalah pendekatan edukasi secara inklusif. Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan kepada tokoh masyarakat, tetapi harus menyentuh langsung warga di tingkat akar rumput," tegas Dadiyono di Jakarta.

Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak kegiatan sosial yang melibatkan kelompok-kelompok warga yang selama ini kerap bersitegang.

Baca Juga: Ketua Zaki Pimpin Rapat Harian Golkar Jakarta, Bahas Sayap Partai hingga Persiapan Ramadhan

Menurutnya, interaksi positif dalam kegiatan bersama dapat menjadi jembatan untuk memulihkan hubungan sosial yang retak.

Melalui komunikasi yang intensif dan interaksi positif, Dadiyono berharap ketegangan dapat diredam sejak dini sebagai langkah pencegahan dari hulu ke hilir.

Dia mendorong Pemprov DKI untuk mengoptimalkan peran perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan guna menciptakan ruang-ruang dialog publik yang harmonis.

"Penyelesaian tawuran tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan semata, tetapi harus melalui sentuhan sosial yang konsisten agar warga merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban wilayahnya," pungkas Dadiyono. (*)