Tagih Janji Kampanye, Fraksi PKS DPRD DKI Desak Gubenur Pramono Segera Jual Saham PT Delta Djakarta

AKURAT JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ), menagih komitmen Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait rencana penjualan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di PT Delta Djakarta.

MTZ mengingatkan bahwa Pramono pernah menyampaikan kesiapannya untuk melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan produsen minuman beralkohol tersebut saat masa kampanye Pemilihan Gubernur 2024.

"Gubernur Pramono saat kampanye menyatakan akan menjual saham PT Delta dan menyerahkan keputusannya kepada DPRD," kata MTZ dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga: BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem hingga Akhir Bulan, Gubernur Pramono Pertimbangkan Perpanjang OMC Sampai 1 Februari 2026

Namun, hingga kini ia menilai belum ada langkah konkret maupun pernyataan lanjutan dari Pemprov DKI Jakarta pascapelantikan Pramono sebagai gubernur.

"Setelah menjabat, sampai sekarang belum ada suara lagi," ujarnya.

MTZ menegaskan bahwa kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Jakarta bukan semata persoalan bisnis, tetapi juga menyangkut etika publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

Baca Juga: Tinjau Pengerukan Kali Cakung Lama Rawa Indah, Gubernur Pramono Targetkan Normalisasi Selesai Semua Akhir 2027

"Secara hukum mungkin diperbolehkan, tapi secara etika publik ini memunculkan konflik moral karena pemerintah ikut memiliki perusahaan minuman keras," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, MTZ mengemukakan tiga opsi kebijakan yang dapat ditempuh Pemprov DKI Jakarta, yakni mempertahankan saham dengan status quo, melakukan divestasi total secara cepat, atau melakukan divestasi secara bertahap dan terukur.

Menurutnya, opsi divestasi bertahap merupakan jalan tengah yang paling rasional. Pasalnya, penjualan saham secara terburu-buru berpotensi merugikan daerah karena nilai perusahaan belum optimal.

"Kalau langsung dijual, kelihatannya heroik secara moral, tapi secara ekonomi bisa merugikan karena harganya tidak optimal," jelasnya.

MTZ mengusulkan agar Pemprov DKI terlebih dahulu meningkatkan kinerja PT Delta Jakarta dalam satu hingga dua tahun ke depan sebelum melepas saham secara bertahap.

Ia juga menyarankan agar hasil penjualan saham tersebut nantinya dialihkan ke sektor-sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat Jakarta, seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan.

"Dengan begitu, secara etika kita menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, dan secara ekonomi aset daerah tetap terjaga," pungkasnya. (*)