Anggota DPRD DKI Ali Lubis Soroti RDF Rorotan: Jangan Sampai Proyek Mahal Menyisakan Masalah

AKURAT JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengkritisi terhadap proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang belakangan kembali memicu kegelisahan warga.

Dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp1,3 triliun, proyek yang diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah Ibu Kota itu justru dinilai meninggalkan banyak persoalan mendasar.

Ali menilai proyek tersebut sejak awal dibangun dengan perencanaan yang lemah dan kajian lingkungan yang tidak transparan.

Baca Juga: RDF Rorotan Kembali Beroperasi, Dinas LH DKI Pastikan Tahapan Ketat, Sabtu dan Minggu untuk Pembersihan

"Anggaran triliunan rupiah seharusnya menjamin perencanaan matang, teknologi siap, dan mitigasi dampak lingkungan serta sosial yang komprehensif. Kenyataannya, keluhan bau menyengat dan keresahan warga masih terjadi," ujar Ali dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul belakangan ini memperkuat dugaan bahwa kajian AMDAL RDF Rorotan disusun secara terburu-buru.

Ia menyoroti bahwa substansi AMDAL, terutama terkait bau, dampak kesehatan, serta aktivitas truk sampah, tidak pernah dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat.

"AMDAL itu seharusnya alat perlindungan warga, bukan hanya dokumen administratif. Jika sekarang masalah bau, lindi, dan gangguan lalu lintas muncul, itu tanda ada yang tidak dikaji serius sejak awal," kata Ali.

Baca Juga: IIMS 2026 Segera Tiba! Event Wajib bagi Pecinta Otomotif

Ia juga menilai situasi ini patut menjadi perhatian serius bagi Gubernur DKI Jakarta, Pramono. Jangan sampai, katanya, Pramono ikut menanggung konsekuensi politik dari proyek yang sejak awal dinilai bermasalah.

Terlebih setelah seorang warga menyampaikan keluhan sambil menangis langsung di hadapan Gubernur, yang kemudian mendorong Pramono meminta kembali penghentian uji coba RDF Rorotan.

"Ketika rakyat harus menangis untuk didengar, ada sesuatu yang sangat keliru sejak awal. Jika penderitaan warga baru direspons setelah mereka menangis, maka evaluasi total adalah keharusan moral," tegas Ali.

Ali meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka secara penuh dokumen AMDAL RDF Rorotan dan memastikan kepatuhan pelaksanaannya di lapangan.

Menurut politikus Gerindra itu, evaluasi komprehensif harus segera dilakukan untuk memastikan kelayakan proyek tersebut sebelum kembali dijalankan.

Baca Juga: Pegagan, Tanaman Herbal Serbaguna untuk Kulit Sehat dan Otak Lebih Kuat

"Jika proyek memang belum layak, penghentian sementara adalah langkah rasional dan bertanggung jawab. Pengelolaan sampah Jakarta butuh solusi serius, bukan proyek mahal yang menyisakan masalah," ujarnya.

Ali menegaskan, tanpa transparansi dan perencanaan yang matang, rakyat akan terus menjadi korban, sementara kepala daerah berisiko menanggung dampak politiknya. (*)