Pergub PSU Minim Sosialisasi, Legislator Golkar Judistira Temukan Banyak Lurah Jakarta Buta Aturan Perumahan

AKURAT JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyoroti belum optimalnya sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2021 terkait penanganan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di perumahan yang ditelantarkan pengembang.
Hal tersebut disampaikan Judistira usai menemukan fakta bahwa masih banyak lurah di Jakarta yang belum memahami aturan tersebut, termasuk peran pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur di kawasan perumahan terbengkalai.
"Kemarin saat Musrenbang saya secara khusus mengingatkan jajaran kota, kecamatan, dan kelurahan. Hampir semua lurah yang saya tanya belum tersosialisasi terkait Pergub 97 ini," kata Judistira dalam rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Ajak Kader MKGR dan Bapera Jadi Penggerak Politik Menuju Pemilu 2029
Ia mengaku cukup terkejut karena Pergub tersebut seharusnya menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengambil alih penanganan infrastruktur di perumahan yang ditelantarkan pengembang, terutama yang berkaitan dengan jalan lingkungan dan drainase.
Judistira menjelaskan, melalui aturan tersebut, perangkat daerah seperti Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air memiliki peran dalam memastikan hak warga tetap terpenuhi meskipun pengembang tidak menyelesaikan kewajibannya.
Menurutnya, persoalan ini menyangkut hak masyarakat yang tetap membayar pajak, namun belum mendapatkan fasilitas infrastruktur yang layak.
“Ini menjadi hak masyarakat. Mereka membayar PBB dan pajak lainnya, tapi kita belum bisa masuk ke sana untuk memperbaiki infrastrukturnya,” ujarnya.
Anggota Komisi D itu juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta mulai mengantisipasi potensi kebutuhan anggaran, terutama menjelang perencanaan pembangunan tahun 2027, agar pelaksanaan Pergub tersebut dapat berjalan optimal.
Judistira menilai, tanpa persiapan anggaran yang memadai, implementasi kebijakan tersebut berpotensi menghadapi kendala di lapangan, terutama terkait perbaikan jalan lingkungan seperti pengaspalan.
"Nah ini tolong diantisipasi, mudah-mudahan di perubahan anggaran juga kita siapkan, khususnya pengaspalan di lingkungan. Apalagi nanti kalau Pergub 97 ini berjalan penuh, tentu kebutuhannya akan lebih besar," katanya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Prediksi Skor Polandia vs Swedia di UNL, 18 November 2026: Misi Tuan Rumah Menghindari Degradasi
- 2Prediksi Skor Bosnia-Herzegovina vs Rumania di UNL, 18 November 2026: Duel Kontras di Bilino Polje
- 3Prediksi Skor Hungaria vs Irlandia Utara di UNL, 18 November 2026: Duel Penentuan Tiket Promosi ke League A
- 4Prediksi Skor Irlandia vs Kosovo di UNL, 18 November 2026: The Boys in Green Berburu Tiket Playoff Promosi
- 5Prediksi Skor Ukraina vs Georgia di UNL, 18 November 2026: Misi Bertahan di League B
- 6Prediksi Skor Israel vs Austria di UNL, 18 November 2026: Misi Berat Tuan Rumah Menghentikan Dominasi Austria
- 7Prediksi Skor Togo vs Aljazair di Kualifikasi Piala Afrika 2027, 17 November 2026: Mampukah The Desert Foxes Amankan Tiket Putaran Final?
- 8Prediksi Skor Gambia vs Pantai Gading di Kualifikasi Piala Afrika 2027, 17 November 2026: Misi Bangkit The Scorpions Hadapi The Elephants
- 9Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih
- 10Permudah Transaksi Nasabah, BPR Kerta Raharja Gemilang Luncurkan Layanan Digital MOLEC, Ini Kelebihannya!







