Legislator Golkar Andri Santosa Minta JakPro Buka Daftar Aset, Dorong Optimalisasi Properti Bernilai Triliunan

AKURAT JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, meminta PT Jakarta Propertindo (JakPro) membuka daftar lengkap aset yang dikelola perusahaan tersebut untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan aset bernilai triliunan rupiah.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi BUMD bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, saat Andri menyoroti besarnya beban aset yang dinilai turut memengaruhi kinerja keuangan JakPro.

Menurutnya, JakPro memiliki peran strategis sebagai pengelola berbagai aset ikonik milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, namun nilai aset yang besar juga berdampak terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama dari sisi penyusutan.

Baca Juga: Perkuat Ketahanan Keluarga, Legislator Golkar Farah Savira Usulkan Daycare dalam Raperda Pembangunan Keluarga

"JakPro ini mengemban peran strategis sebagai operator aset ikonik di Jakarta. Tapi ada ketimpangan mendasar terhadap aset bernilai triliunan yang berdampak pada laporan keuangan perusahaan," ujar Andri.

Ia meminta manajemen JakPro menyampaikan daftar lengkap aset dalam rapat lanjutan agar DPRD dapat mengetahui aset mana yang produktif dan mana yang perlu dioptimalkan.

"Saya minta daftar list aset nanti bisa disampaikan juga ke rapat kerja khusus dengan JakPro. Supaya kita bisa lihat mana yang produktif, mana yang bisa dimerger, mana yang bisa dijual dan sebagainya," katanya.

Andri juga mengaku baru mengetahui bahwa salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, yakni Pluit Junction Mall, termasuk aset yang dikelola JakPro.

Hal ini menurut Anggota Komisi B itu menunjukkan pentingnya transparansi informasi aset kepada DPRD.

"Termasuk tadi saya juga baru tahu ternyata Mall Pluit Junction itu punya JakPro. Jadi banyak sekali aset komersial yang mungkin kami juga belum tahu semuanya," ungkapnya.

Ia menilai keterbukaan informasi aset ini penting agar DPRD dapat ikut mendorong strategi optimalisasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun skema bisnis lainnya.

DPRD DKI Jakarta berharap melalui langkah tersebut, produktivitas aset JakPro dapat meningkat dan memberikan kontribusi lebih baik terhadap kinerja perusahaan maupun pendapatan daerah. (*)