Pramono dan DPRD DKI Buka Opsi Terbitkan Obligasi dan Sukuk Daerah untuk Biayai Pembangunan

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka opsi menerbitkan obligasi atau sukuk daerah sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi ibu kota.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 antara Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan pimpinan DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ia mengatakan, wacana penerbitan obligasi dan sukuk muncul sebagai bagian dari strategi creative financing untuk menutup keterbatasan anggaran.

Baca Juga: Dinkes DKI Temukan Tiga Kasus Hantavirus di Jakarta, Legislator Golkar Farah Savira Tekankan Pentingnya Edukasi dan Deteksi Dini

"Pak Gubernur menyebutkan jika memungkinkan untuk adanya obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta, untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang punya tabungan atau investasi untuk berinvestasi di Jakarta, membangun Jakarta," ujar Khoirudin.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan karena struktur APBD DKI Jakarta setiap tahun menghadapi tantangan serupa, yakni pendapatan yang lebih kecil dibanding kebutuhan belanja.

"Setiap tahun anggaran dibahas, pasti saja pendapatan lebih kecil ketimbang belanja," katanya.

Khoirudin menegaskan, opsi obligasi dan sukuk daerah itu masih sebatas wacana dan belum diputuskan secara resmi. Pemprov DKI masih mengkaji kemungkinan tersebut dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan.

"Ini pun masih pilihan, belum diputuskan, baru wacana," ucap politikus PKS itu.

Ia menjelaskan, skema ini juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan Jakarta.

"Bagaimana caranya agar orang-orang yang punya kemampuan keuangan, punya kemampuan menabung juga bisa berperan dalam membangun Jakarta," tukasnya.

Meski ruang fiskal tertekan akibat kondisi ekonomi global dan berlanjutnya penurunan dana bagi hasil (DBH), Khoirudin optimistis Pemprov DKI tetap mampu menjaga program prioritas dan layanan publik.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen agar anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak berkurang, termasuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Layanan pendidikan nggak boleh berkurang. KJP, KJMU, KJP Plus dan lain-lain. Kemudian di Dinas Kesehatan juga nggak boleh berkurang," kata Khoirudin.

Selain itu, prioritas pembangunan Jakarta pada 2026 tetap difokuskan pada penanganan banjir dan kemacetan, sementara program yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan ditempatkan di urutan belakang.

"Yang untuk kepentingan masyarakat, prioritas. Yang tidak langsung berhubungan dengan layanan masyarakat Jakarta itu dibelakangin," tutur Khoirudin. (*)