Backlog Hunian Jakarta Capai 1,3 Juta Unit, Legislator Golkar Dadiyono Desak Pemprov Susun Roadmap hingga 2035

AKURAT JAKARTA – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti persoalan backlog atau kekurangan hunian di Jakarta yang diperkirakan mencapai 1,3 juta unit.

Hal itu disampaikan Bendahara Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dadiyono, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun, Rabu (26/8/2026).

Dadiyono mengatakan, persoalan hunian di Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghitung jumlah rumah susun (rusun) yang berhasil dibangun pemerintah.

Baca Juga: Legislator Golkar Dadiyono Desak BPBD DKI Kebut Perbaiki Mobil Toilet Hibah BNPB, Minta Segera Dioperasikan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan rusun harus dilihat dari kemampuan pemerintah menyediakan hunian yang layak, aman, sehat, terjangkau, serta berada di lokasi yang mendukung kehidupan masyarakat secara wajar.

"Persoalan sesungguhnya adalah apakah masyarakat memperoleh hunian yang layak, aman, sehat, terjangkau dan berada di lokasi yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan secara wajar," kata Dadiyono.

Ia menyebut, tingkat kepemilikan rumah di Jakarta saat ini hanya berkisar 51 persen. Artinya, hampir separuh warga Ibu Kota belum memiliki rumah sendiri.

Dadiyono menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan angka, melainkan menunjukkan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak.

Terlebih, masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga akses terhadap pekerjaan, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, ruang terbuka, transportasi publik hingga lingkungan sosial yang layak.

"Jangan sampai masyarakat diberikan rumah yang secara fisik bagus, tetapi kemudian harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat besar karena jauh dari tempat kerja," ujarnya.

Menurut Dadiyono, pembangunan rusun juga jangan sampai hanya memindahkan persoalan kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta Pemprov DKI tidak menjadikan jumlah tower atau unit rusun yang selesai dibangun sebagai satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan rumah susun.

“Keberhasilan pembangunan rusun tidak boleh hanya diukur dari jumlah tower atau unit yang selesai dibangun, tetapi harus diukur dari seberapa besar backlog hunian berkurang dan seberapa besar kualitas hidup penghuni meningkat,” tutur Dadiyono.

Ia pun mempertanyakan target Pemprov DKI dalam mengatasi backlog hunian melalui kebijakan rusun.

Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai jumlah backlog kepemilikan dan backlog penghunian yang akan diselesaikan.

Selain itu, Dadiyono meminta pemerintah menjelaskan target pengurangan backlog setiap tahun serta kebutuhan rusun di Jakarta hingga 2030 dan 2035.

Untuk memastikan persoalan hunian dapat ditangani secara terarah, Fraksi Golkar merekomendasikan Pemprov DKI menyusun Roadmap Penyediaan Hunian Vertikal Jakarta 2026–2035.

Roadmap tersebut, kata Dadiyono, perlu memuat target pembangunan unit, lokasi pembangunan, kelompok sasaran, sumber pembiayaan, target pengurangan backlog, serta indikator keberhasilan setiap tahun.

"Menjadikannya bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah," pungkasnya. (*)