Dugaan Ada Pungli di Antrean Subsidi Pangan, Heru Budi Janji Tindak Tegas Pelaku

AKURAT.CO - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan bahwa pihaknya akan mengecek dan siap menindak tegas pelaku pungutan liar (pungli) di antrean subsidi pangan.

Heru juga akan memanggil Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, terkait dugaan adanya pungli tersebut.

"Katanya ada pungli, akan saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat, saya tindak," kata Heru kepada wartawan, Senin (18/09).

"Tapi nanti, sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," lanjutnya.

Baca Juga: 9 Anggota Gangster Dibekuk Polisi Karena Jadi Provokator Tawuran di Medsos

Heru mengaku sudah mendengar terkait keluhan masyarakat yang harus antre sejak subuh untuk subsidi pangan, dan itu terjadi tidak hanya di daerah Koja.

Seharusnya antrean maupun pembagian subsidi pangan dimulai pada pukul 08.00 WIB.

"Bahan pangan, protes katanya masyarakat ngantre jam 4 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 08.00 datang jam 07.00 pagi," papar Heru.

"Kan (antrean) tidak hanya di Koja aja. Kemarin juga ada di beberapa tempat. Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Aliyudin menyampaikan interupsi setelah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menutup Rapat Paripurna, Senin (18/09).

Baca Juga: Wabah Virus Nipah Menyerang India, Kenali Gejalanya dan Tetap Waspada

Dalam interupsi tersebut, Suhud menyampaikan keluhan masyarakat terkait pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan, seperti antrean panjang yang memicu pungli.

"Saya berharap melalui forum yang terhormat ini Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrean panjang. Warga harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya. Bukan hanya sampai disitu, kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli," papar Suhud.

Di kesempatan tersebut, Suhud sempat memperdengarkan audio percakapan seorang Ketua RW di daerah Koja, yang merupakan dapilnya.

Baca Juga: Sudin Nakertransgi Jaktim Gelar Jobfair, Tersedia 3.000 Lowongan Kerja

Di percakapan tersebut, terdengar seorang pria yang menanyakan prihal antrean pengambilan subsidi pangan yang menggunakan batu dan sandal dengan harga tertentu, sesuai dengan urutan yang diinginkan.

"Itu pimpinan realitas di lapangan. Saya harap PJ Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," tutup Suhud. (*)