Jakarta Tidak Bisa Kendalikan Laju Urbanisasi, Kemendagri: Bagaimana Membatasi Orang Masuk?

AKURAT JAKARTA - Wilayah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dinilai tidak akan mampu menolak laju urbanisasi.

Meski nantinya status wilayah berubah menjadi DKJ, urbanisasi dinilai tetap tak akan bisa ditolak dan dikendalikan Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh pihak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendagri menilai Jakarta tetap tidak bisa menolak urbanisasi meski Ibu Kota Negara pindah ke Ibu Kota Nasional (IKN).

Baca Juga: Penonaktifan 92.432 NIK Warga Tidak Lagi Berdomisili di Jakarta, Perlu Sosialisasi

"Kadang-kadang kita berpikir bagaimana ya membatasi orang masuk. Padahal, sudah takdir sebuah kota akan dikunjungi ramai orang, itu memang sudah di mana-mana," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dikutip dari antaranews.com.

Suhajar mengatakan Jakarta dan kota manapun di seluruh Indonesia harus bisa mengelola urbanisasi.

Mengingat pengelolaan di Indonesia belum maksimal dan dampaknya terlihat pada perekonomian nasional.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 50 persen lebih penduduk Indonesia menetap di wilayah perkotaan.

Baca Juga: Golkar Putuskan Ridwan Kamil Calon Tunggal untuk Pilgub Jawa Barat, Bang Zaki Bakal Melenggang ke Jakarta

Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2035 mendatang.

Prediksinya adalah akan berkembang menjadi 66 persen total penduduk yang menetap di perkotaan.

Salah satu alasan mengapa banyak orang yang pindah dan menetap di wilayah perkotaan salah satunya adalah kesempatan kerja.

Baca Juga: Bang Zaki Siap Pimpin Jakarta Bertransformasi Jadi Pusat Perekonomian Dunia Seperti Sydney dan New York, Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Selain itu, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, aksesibilitas, teknologi, sosial, dan gaya hidup jadi beberapa faktor lainnya.

Laju urbanisasi ini selalu terjadi di hampir setiap kota besar di seluruh dunia.

Akan tetapi, pengelolaan di Indonesia dinilai belum memberikan dampak positif di bidang perekonomian domestik.