Banyak Anak Kurang Mampu Putus Sekolah, Bang Zaki Terus Mendorong Pemprov DKI Wujudkan Sekolah Gratis untuk Swasta

AKURAT JAKARTA - Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar atau akrab disapa Bang Zaki, kembali menegaskan perlunya langkah konkret dalam menyikapi masalah pendidikan yang semakin menjadi 'barang mahal' di ibu kota.

Bang Zaki menggarisbawahi urgensi untuk mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mempertimbangkan kebijakan sekolah gratis sebagai solusi atas krisis akses pendidikan di tengah masyarakat.

Menurut Bang Zaki, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang seharusnya menjadi solusi akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, belum dapat menjangkau secara merata dan tepat sasaran.

Baca Juga: KONSER GRATIS! Saksikan Penampilan Penyanyi Lyodra di Metropolitan Mall Bekasi Akhir Pekan ini, Ada Late Night Sale dengan Diskon Hingga 70 Persen

"Hal ini menjadi penyebab utama dari terhambatnya akses pendidikan di kalangan anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah," kata Bang Zaki dalam acara Safari Ramadhan di Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2024) malam.

Meskipun KJP Plus telah mencakup sekolah swasta, namun kenyataannya kenaikan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang tak terbendung, membuat hak pendidikan sulit diraih oleh banyak anak.

Tingginya biaya pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan banyaknya anak putus sekolah di DKI Jakarta.

"Dengan biaya pendidikan yang semakin membebani, kita harus segera mencari solusi agar setiap anak dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala oleh faktor finansial," ungkap Bang Zaki.

Baca Juga: MUDIK GRATIS! Pemkot Cilegon Gelar Mudik gratis Penuh Berkah 2024 Tujuan 18 Kota di Pulau Jawa dan Sumatera, Simak Info Selengkapnya di Sini

Mantan Bupati Tangerang dua periode ini juga menambahkan bahwa pendidikan harus menjadi hak bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Bang Zaki menegaskan, mendorong kebijakan sekolah gratis tidak hanya memerlukan dukungan politik, tetapi juga perlu disertai dengan upaya konkret untuk memastikan bahwa implementasinya dapat berjalan dengan baik. (*)