Gandeng Gibran Jadi Cawapres, Elektabilitas Prabowo Justru Turun, Ini Penyebabnya Menurut Charta Politika

AKURAT JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika baru saja merilis hasil survei terbarunya pada Senin (6/11/2023) siang.

Dalam survei kali ini, Charta Politika megangkat tema: 'peta elektoral pasca putusan MK dan pendaftaran capres dan cawapres'.

Survei dilaksanakan pada periode tanggal 26-31 Oktober 2023, dengan melakukan wawancara kepada 2.400 orang responden dari 38 provinsi se-Indonesia

Hasilnya, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersaing ketat dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sementara pasangan Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar menguntit di belakang.

Baca Juga: Berikut Jadwal Pertandingan Piala Dunia U-17 2023 di Stadion JIS, Catat Tanggalnya

"(Elektabilitasnya) tidak terlalu jauh berbeda, Ganjar-Mahfud ada di angka 36,8 persen, Prabowo-Gibran di angka 34,7 persen, Anies-Muhaimin di angka 24,3 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers, Senin (6/11/2023).

Menarik untuk dicermati adalah elektabilitas Prabowo yang justru turun setelah mengumumkan Gibran Rakabuming sebagai Cawapresnya.

Bandingkan dengan survei Charta Politika periode sebelumnya, yaitu tanggal 13-17 Oktober 2023. Elektabilitas Prabowo unggul jauh dibanding Ganjar. Prabowo meraih 49,4 persen, sedangkan Ganjar hanya 39,6 persen.

"Kita bisa lihat atau berspekulasi dan membuat hipotesa bahwa masuknya nama Gibran sebagai Cawapres, malah menjadi liabilities, bukan menjadi aset bagi Prabowo," kata Yunarto.

Baca Juga: Piala Dunia U-17 Mulai Digelar Akhir Pekan Ini, Berikut Cara dan Rute ke Stadion JIS Naik KRL dan Transjakarta

Penyebabnya, mayoritas responden menilai Gibran belum pantas maju ke pentas politik nasional yaitu Pilpres 2024. Majunya putra sulung Presiden Jokowi itu dianggap sebagai upaya politik dinasti.

“Kita tanyakan juga khusus politik dinasti, apakah bapak/ibu/saudara setuju atau tidak setuju dengan praktik politik dinasti? 59,3 persen menjawab tidak setuju dan 19,2 persen menyatakan setuju,” kata Yunarto.

Yunarto menerangkan, mayoritas responden menilai bahwa Gibran adalah produk politik dinasti. “Ketika kita uji di publik, 49,3 persen menyatakan setuju ini bentuk dinasti politik, dan 31,9 persen tidak setuju,” tambahnya.

Baca Juga: Hadiri Silaturahmi Kader Golkar Jakarta Utara, Bang Zaki Berharap Dapil 2 dan 3 Dapat Kursi di DPRD dan DPR RI

Yunarto menuturkan, Gibran saat ini dinilai belum pantas menjadi cawapres. Setidaknya ada empat penilaian utama, yaitu:

1. Gibran orang yang ambisius dan tidak punya loyalitas terhadap partai politik/organisasi.
2. Majunya Gibran sebagai calon Wakil Presiden merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo.
3. Majunya Gibran sebagai calon Wakil Presiden merupakan praktik politik dinasti yang sedang dilakukan Presiden Jokowi.
4. Masih terlalu muda, dan belum terlalu memiliki pengalaman menjadi pejabat publik. (*)