Sesuai Arahan Bang Zaki, Ketua Golkar Kepulauan Seribu Secara Tegas Tolak Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Oleh Presiden

AKURAT JAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, atau akrab disapa Bang Zaki, melakukan silaturahmi dengan kader dan warga Koja, Jakarta Utara, pada Senin (18/12/2023).

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPD II Golkar Kepulauan Seribu, Wahyu Hidayat. Dalam pertemuan tersebut, Bang Zaki menyampaikan materi konsolidasi penguatan serta isu-isu strategis.

Selain itu, Wahyu mengatakan, salah satu isu utama yang dibahas Bang Zaki adalah terkait rancangan undang-undang Provinsi Jakarta, salah satunya soal wacana penunjukan Gubernur Jakarta oleh presiden.

"Paling krusial terkait tentang penunjukan kepala daerah yaitu gubernur akan dipilih oleh pemerintah pusat," katanya, Rabu (20/12/2023).

Baca Juga: Wakil Ketua MUI: Kelakar Zulhas Soal Shalat Pendukung Capres 02 Telah Menistakan Agama, Arie Kriting Singgung Gus Miftah

Menanggapi hal ini, Golkar menegaskan penolakan terhadap wacana gubernur Jakarta  dipilih langsung oleh Pemerintah Pusat atau Presiden.

Alasannya, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia.

"Kita kader Golkar melalui arahan ketua Golkar Provinsi DKI Jakarta dengan tegas menolak gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Pemerintah Pusat atau Presiden," tegasnya.

Kemudian, Golkar juga menyoroti perbedaan posisi Jakarta dengan provinsi-provinsi lain, di mana kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

Jakarta sebagai Ibu kota negara, memiliki posisi khusus di mana sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan di tingkat provinsi, sementara kabupaten dan kota dipilih langsung oleh Gubernur.

Baca Juga: Soundtastic Hadir di Sarinah, Bisa Nonton Konser Gratis Sidney Mohede, Joe Tirta, hingga Fredo Aquinaldo, Cek Jadwalnya di Sini

"Itu yang menjadi dasar kita. Harapan kita bahwasanya Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh masyarakat," tegasnya.

Golkar berharap bahwa pandangan ini dapat diakomodasi oleh pemangku kepentingan ke depan, dengan harapan agar pemimpin Provinsi Jakarta ke depan dapat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

"Kami tolak dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perjuangan bersama  masyarakat Jakarta dalam menentukan pemimpin Provinsi Jakarta ke depan," tutupnya. (*)