Jakarta

Buruh Minta UMP Jakarta 2027 Naik 8,4 Persen Jadi Rp6,21 Juta, Presiden KSPI Said Iqbal Ungkap Hitungannya

Laode Akbar | 19 November 2026, 21:34 WIB
Buruh Minta UMP Jakarta 2027 Naik 8,4 Persen Jadi Rp6,21 Juta, Presiden KSPI Said Iqbal Ungkap Hitungannya
Ilustrasi - UMP DKI Jakarta 2027

AKURAT JAKARTA – Kalangan buruh mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 naik menjadi Rp6,21 juta.

Angka tersebut mencerminkan kenaikan sekitar 8,4 persen dibandingkan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan usulan tersebut merupakan angka yang diperjuangkan kalangan pekerja untuk penetapan upah minimum tahun depan.

"Usulan pekerja UMP DKI 2027 Rp6,21 juta," ujar Said Iqbal saat dihubungi wartawan, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, besaran usulan tersebut didasarkan pada perhitungan sejumlah indikator ekonomi, yakni inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen.

Selain kedua indikator tersebut, buruh juga menggunakan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0 sebagai komponen perhitungan kenaikan upah.

"Alasannya inflasi 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi DKI 5,67 persen serta indeks tertentu 1,0," ungkapnya.

Jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta 2026, usulan buruh tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp480 ribu atau 8,4 persen.

Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Angka tersebut naik 6,17 persen dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp5.396.761.

Sementara itu, proses pembahasan UMP DKI Jakarta 2027 di tingkat Dewan Pengupahan telah rampung.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi), Syaripudin, mengatakan rekomendasi hasil pembahasan telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Kalau sidang pembahasannya kan sudah selesai, Pak. Tinggal rekomendasi disampaikan ke Bapak (Gubernur). Tinggal menunggu saja nanti prosesnya ditetapkan, disampaikan," kata Syaripudin.

Syaripudin juga membenarkan bahwa pembahasan tersebut telah melibatkan unsur buruh dan pengusaha melalui mekanisme Dewan Pengupahan.

"Iya, iya. Kan itu ada aturan mainnya dalam Dewan itu, Pak. Dalam rapat Dewan Pengupahan. Dengan pembahasan juga. Sudah, yang jelas sudah ada rekomendasi disampaikan," ujarnya.

Meski begitu, Syaripudin belum mengungkapkan besaran angka yang masuk dalam rekomendasi Dewan Pengupahan.

Ia menjelaskan, masing-masing unsur memiliki perhitungan dan usulan tersendiri, termasuk dari kalangan pekerja, pengusaha, maupun pemerintah.

"Pengusaha juga punya usulan. Pemerintah juga kan bisa memberikan pandangan juga seperti itu. Makanya nanti kan semua dirangkum dalam sebuah rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Pak Gubernur," jelasnya.

Kini, besaran UMP DKI Jakarta 2027 tinggal menunggu keputusan Gubernur Pramono Anung. Pemerintah pusat menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

L
Reporter
Laode Akbar
Y