Gubernur Pramono Sebut Tarif Air PAM di Jakarta Paling Murah, Pengamat: Informasi dan Datanya dari Mana?

AKURAT JAKARTA - Pernyataan Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang menyebut tarif air bersih PAM di Jakarta sebagai yang paling murah dibandingkan kota-kota lainnya, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Menurut data yang dikumpulkan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), justru menunjukkan sebaliknya.

Mereka menilai, di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi tarif air justru lebih murah. Kategorinya pun sederhana: rumah tangga, industri, dan sosial. Tidak ada pembedaan antara rumah susun dan rumah tapak.

Baca Juga: Prediksi Skor Odense vs Randers di Liga Denmark, 12 Agustus 2025: Mampukah Tim Tamu Rebut Puncak Klasemen?

Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum rumah susun, Erlangga Kusuma, mengingatkan bahwa pejabat publik harus berbicara berdasarkan data.

Ia mempertanyakan sumber informasi yang digunakan Gubernur dan menyoroti ketidakadilan struktural dalam sistem distribusi air saat ini.

"Polemik ini bukan cuma soal tarif, tapi soal ketidakadilan sistemik, mulai dari monopoli PAM Jaya hingga larangan air tanah yang membuat warga kehilangan pilihan," kata Erlangga dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).

Senada dengan itu, pengamat kebijakan publik, Sujoko. Ia menilai pendekatan klasifikasi pelanggan berdasarkan IMB sebagai kekeliruan logis.

Ia menjelaskan bahwa IMB hanyalah dokumen awal pembangunan dan tak bisa dijadikan dasar tunggal untuk menentukan fungsi hunian.

"Yang sah itu sertifikat dan pertelaan setelah bangunan selesai. IMB itu ibarat akta lahir yang belum ada namanya," tukasnya.

Baca Juga: Soundtuari Festival 2025: Pertunjukan Musik, Seni Visual dan Budaya di Gili Air Lombok Utara pada Awal Bulan Depan, Segini Harga Tiketnya!

Diketahui, sekitar 30 Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) mendatangi Balai Kota Jakarta, pada Senin (11/8/2025).

Mereka membawa satu tuntutan sederhana, ingin bertemu langsung dengan Gubernur Pramono Anung.

Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), Adjit Lauhatta, menyebut janji pertemuan itu sudah dilontarkan oleh Staf Khusus Gubernur, Wisnu P., saat mediasi aksi unjuk rasa besar-besaran warga rusun pada 21 Juli lalu.

"Saat mediasi Unjuk Rasa Akbar ribuan Warga Rumah Susun, 21 Juli 2025 di Balai Kota, Pak Wisnu dengan yakin mengatakan bisa mempertemukan kami dengan Gubernur. Katanya, (waktu itu) Gubernur sangat sibuk sehingga belum bisa bertemu," kata Adjit. (*)