BEM UI Sampaikan 8 Tuntutan Demo di Bundaran HI Hari Ini: Hentikan KKN hingga Evaluasi PSN

AKURAT JAKARTA – Massa aksi demonstrasi BEM UI menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah dalam aksi yang digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya dirasakan rakyat.

Mereka menyoroti persoalan kedaulatan, korupsi, kesejahteraan, hingga penggunaan kekuatan aparat dalam ruang sipil.

Baca Juga: Pemprov DKI Terapkan PJJ dan WFH ASN Hari Ini, Gubernur Pramono Sebut Bukan Karena Demo, Ini Alasannya

Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, mengatakan bahwa aksi tersebut digelar untuk mempertanyakan makna kemerdekaan yang selama ini dirayakan melalui seremoni kenegaraan.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?," ujar Yalathof, Selasa (18/8/2026).

Ia mengatakan, pihaknya menilai pemerintah seharusnya memastikan republik benar-benar menjadi milik seluruh rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Mereka juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Baca Juga: Penuh Atraksi, Perayaan HUT ke-81 RI di Kabupaten Tangerang Berlangsung Semarak dari Pagi hingga Gelar Senja

Atas dasar itu, massa aksi menyampaikan delapan tuntutan, yaitu sebagai berikut:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri

2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

3. Wujudkan reforma agraria sejati

4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP

6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah

7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana

8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP

Baca Juga: Integrasi NIB dan NOP Diperkuat, Bupati Tangerang Dorong Validasi BPHTB Lebih Cepat dan Transparan

Yalathof menuturkan, massa aksi juga menyinggung dampak demonstrasi terhadap aktivitas warga Jakarta.

Mereka menyampaikan permintaan maaf atas kemacetan yang terjadi akibat aksi, tetapi menilai persoalan tersebut tidak sebanding dengan persoalan struktural yang dihadapi masyarakat.

"Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," katanya.

Yalathof menegaskan, delapan tuntutan tersebut merupakan awal dari gerakan untuk mendorong perubahan.

Mereka menyerukan mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya.

Baca Juga: Buruan Daftar! Disnaker Kabupaten Tangerang Buka Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Gratis 2026, Dapat Sertifikat BNSP

"Pupus harapan bahwa kekuasaan akan berubah dengan sendirinya. Selama republik dibiarkan menjadi milik segelintir orang, kemerdekaan hanya akan menjadi kata dalam pidato," tegasnya. (*)