Bukan Cuma Sekolah Negeri, Pendidikan Gratis Juga Berlaku di MI, MTs, dan MA

AKURAT JAKARTA - Kebijakan pendidikan gratis yang didorong pemerintah tidak hanya menyasar sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Madrasah negeri di bawah Kementerian Agama juga masuk dalam cakupan kebijakan tersebut.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pendidikan gratis yang berlaku di sekolah negeri juga diterapkan pada madrasah negeri, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
"Baik, apa yang berlaku di sekolah, itu juga berlaku di madrasah di bawah Kementerian Agama, yaitu madrasah negeri," ujar Nasaruddin setelah mengikuti rapat terbatas mengenai penyediaan pendidikan negeri gratis di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Penegasan tersebut membuat kebijakan pendidikan gratis memiliki cakupan yang lebih luas.
Peserta didik di satuan pendidikan negeri tidak hanya berada di sekolah umum, tetapi juga madrasah yang dikelola pemerintah melalui Kemenag.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah menyediakan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik pada jenjang dasar dan menengah.
Kebijakan tersebut juga mencakup taman kanak-kanak.
Pembiayaan pendidikan gratis tersebut salah satunya didukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
BOS digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional satuan pendidikan, sedangkan PIP ditujukan bagi murid dari keluarga yang tidak mampu.
Baca Juga: Perpusnas Ubah Naskah Kuno Jadi Komik, Biar Sejarah Nusantara Tak Makin Jauh dari Anak
"Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu," kata Mu'ti.
Selain kebutuhan operasional, dana BOS juga dapat digunakan untuk membayar guru non-ASN di sekolah negeri.
Pemerintah menetapkan hingga 20 persen dana BOS dapat digunakan untuk kebutuhan pembayaran guru non-ASN.
Sementara itu, gaji guru PNS di sekolah negeri berasal dari pemerintah pusat.
Guru PPPK juga akan mendapatkan pembiayaan gaji dari pemerintah pusat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Prediksi Skor Polandia vs Swedia di UNL, 18 November 2026: Misi Tuan Rumah Menghindari Degradasi
- 2Prediksi Skor Bosnia-Herzegovina vs Rumania di UNL, 18 November 2026: Duel Kontras di Bilino Polje
- 3Prediksi Skor Hungaria vs Irlandia Utara di UNL, 18 November 2026: Duel Penentuan Tiket Promosi ke League A
- 4Prediksi Skor Irlandia vs Kosovo di UNL, 18 November 2026: The Boys in Green Berburu Tiket Playoff Promosi
- 5Prediksi Skor Ukraina vs Georgia di UNL, 18 November 2026: Misi Bertahan di League B
- 6Prediksi Skor Israel vs Austria di UNL, 18 November 2026: Misi Berat Tuan Rumah Menghentikan Dominasi Austria
- 7Prediksi Skor Togo vs Aljazair di Kualifikasi Piala Afrika 2027, 17 November 2026: Mampukah The Desert Foxes Amankan Tiket Putaran Final?
- 8Prediksi Skor Gambia vs Pantai Gading di Kualifikasi Piala Afrika 2027, 17 November 2026: Misi Bangkit The Scorpions Hadapi The Elephants
- 9Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih
- 10Permudah Transaksi Nasabah, BPR Kerta Raharja Gemilang Luncurkan Layanan Digital MOLEC, Ini Kelebihannya!






