Resmi! Pemerintah Undur Kewajiban Sertifikat Halal hingga Oktober 2028, Ini Rincian Aturan Terbarunya

AKURAT JAKARTA - Pemerintah resmi mengundur tenggat waktu penerapan aturan kewajiban memiliki sertifikat halal resmi.

Langkah strategis ini diambil setelah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta menerima masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri di tanah air.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.

Baca Juga: Meriahkan HUT ke-394 Kabupaten Tangerang, KNPI Gelar Dragbike Kejurprov Banten 2026, Diikuti Lebih 1000 Pembalap

Namun, demi memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10/2026).

Baca Juga: Demi Arkeologi Benteng Batavia, MRT Jakarta Fase 2A Ubah Desain Terowongan Bawah Tanah

Daftar Penyesuaian Jadwal Kewajiban Sertifikat Halal Terbaru

Melalui penyesuaian regulasi ini, terdapat perubahan batas waktu (tenggat) kewajiban sertifikasi halal yang dibagi ke dalam beberapa sektor usaha dan kelompok produk:

• Produk Jasa Makanan dan Minuman (Perubahan Pasal 160): Kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan (kecuali jasa penyembelihan) diundur menjadi dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028.

• Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK): Masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

• Produk dari Luar Negeri (Perubahan Pasal 160 ayat 3): Kewajiban sertifikasi untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal (Mutual Recognition Agreement).

• Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan (Perubahan Pasal 161): Kelompok produk yang sebelumnya wajib halal pada tahun 2026—meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan—masa penahapannya disesuaikan menjadi sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.