Jakarta

UMP Jakarta 2027 Sudah Ditetapkan Rp 6,13 Juta, Tapi Buruh Tetap Demo, Ini Alasannya

Laode Akbar | 20 November 2026, 13:10 WIB
UMP Jakarta 2027 Sudah Ditetapkan Rp 6,13 Juta, Tapi Buruh Tetap Demo, Ini Alasannya
Sejumlah buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta tuntut kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,2 juta. (Laode/Akurat Jakarta)

AKURAT JAKARTA – Sejumlah buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11/2026), menyusul penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 oleh Gubernur Pramono Anung sebesar Rp6.136.941.

Dalam aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB itu, massa buruh masih memperjuangkan kenaikan UMP hingga menembus Rp6,2 juta.

Mereka menilai besaran tersebut sesuai dengan rekomendasi unsur pekerja dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Massa aksi berasal dari sejumlah organisasi buruh, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi KASBI.

Baca Juga: Tok! Gubernur Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Sebesar Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen atau Rp 407 Ribu

Para peserta aksi mengenakan seragam organisasi masing-masing, membawa bendera, serta membentangkan sejumlah spanduk tuntutan.

Beberapa di antaranya bertuliskan "Tetapkan Upah Layak untuk Buruh Jakarta" dan "Naikkan UMP Tahun 2027 di atas Rp6,2 juta".

Sekretaris Perda KSPI DKI Jakarta, Muhammad Andre Nasrullah mengatakan, pihaknya datang ke Balai Kota untuk mengawal penetapan UMP 2027 agar Gubernur Pramono mempertimbangkan rekomendasi dari unsur pekerja.

Andre menjelaskan, dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta, masing-masing unsur mengajukan nilai alfa berbeda.

Baca Juga: Tangerang Expo 2026 di Supermall Karawaci Resmi Dibuka Bupati Maesyal, Sajikan Kuliner hingga Produk Kerajinan Unggulan Daerah

Unsur pemerintah merekomendasikan alfa sebesar 0,775 persen, unsur pengusaha 0,5 persen, sedangkan unsur pekerja mengusulkan 1 persen.

"Kami sebagai buruh meminta mengawal agar gubernur memutuskan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pekerja," kata Andre di depan Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.