Jakarta

PA 98 Minta Pengganti Gibran dari Kalangan Sipil dan Dorong Evaluasi Kabinet

Yusuf Doank | 20 November 2026, 21:58 WIB
PA 98 Minta Pengganti Gibran dari Kalangan Sipil dan Dorong Evaluasi Kabinet
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). - Foto: Biro Pers Setpres

AKURAT JAKARTA — Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) menyatakan sikap menolak apabila kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka diisi oleh figur dari kalangan militer.

Organisasi tersebut meminta agar calon pengganti berasal dari kalangan sipil dengan mengedepankan integritas, kapasitas kenegaraan, serta komitmen terhadap supremasi sipil.

Sikap tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam pertemuan internal dan diskusi politik Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11/2026). Selain menyoroti suksesi wakil presiden, PA 98 juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran menteri dan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

Baca Juga: Presiden Prabowo Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia atas Dampak Kabut Asap Karhutla

Ketua Umum PA 98 Muhamad Surya Wijaya menegaskan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh sekadar menjadi instrumen kompromi politik antarelite.

"Sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang sampai saat ini. Menyikapi posisi Wapres yang kosong saat ini, kami menilai posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer," ujar Surya dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Menurut Surya, kandidat wakil presiden harus dipilih berdasarkan pertimbangan kepentingan bangsa, penguatan demokrasi, serta cita-cita Reformasi 1998, bukan semata-mata transaksi pembagian kekuasaan.

PA 98 mengusulkan agar sosok pengganti berasal dari kalangan profesional, teknokrat, maupun kader partai politik yang memiliki rekam jejak pemerintahan serta pemahaman memadai mengenai persoalan ekonomi dan pertahanan nasional.

Dalam forum tersebut, PA 98 juga meminta calon wakil presiden memahami arah kebijakan pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Surya menjelaskan, regulasi tersebut dapat menjadi rujukan untuk membaca spektrum ancaman negara—baik militer, nonmiliter, maupun hibrida—termasuk dimensi ideologi, politik, ekonomi, serta ketahanan sosial budaya masyarakat, meski tetap menegaskan bahwa jabatan wakil presiden harus dipegang figur sipil.

Waspadai Perluasan Peran Militer dan Desak Pengusutan Penyadapan

Selain isu suksesi kepemimpinan nasional, PA 98 mengingatkan potensi menguatnya keterlibatan militer dalam ranah sipil dan politik. Salah satu program yang disoroti adalah pengembangan kegiatan teritorial melalui Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

PA 98 meminta pelaksanaan program tersebut diawasi secara ketat agar tidak mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil.

Menurut Surya, penguatan postur pertahanan harus berjalan beriringan dengan profesionalisme militer, supremasi sipil, dan agenda reformasi sektor keamanan.

Di bidang penegakan hukum, PA 98 turut menyoroti dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi tersebut mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas perkara tersebut—mulai dari aktor lapangan, motif, jaringan, sumber pendanaan, hingga kemungkinan adanya operasi politik terorganisasi—serta membuka perkembangan penyelidikan kepada publik secara transparan.

Kendati mendukung penegakan hukum yang tegas apabila ditemukan unsur tindak pidana makar, Surya mengingatkan agar proses hukum tidak digunakan untuk membungkam kritik, dan tetap menjamin perlindungan hak privasi serta kebebasan berpendapat masyarakat sipil.

Dorong Reshuffle Kabinet Berbasis Kompetensi dan Siapkan Diskusi Publik

Terkait tata kelola pemerintahan, PA 98 mendesak Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Organisasi tersebut mengingatkan agar perombakan kabinet tidak sekadar mengakomodasi kepentingan partai koalisi, melainkan membuka ruang lebih luas bagi kalangan profesional, teknokrat, dan akademisi yang kompeten.

PA 98 menilai evaluasi kabinet perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan riil di masyarakat, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mitigasi bencana banjir, penyelesaian konflik agraria, pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, hingga perlindungan lingkungan hidup.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PA 98 Lukman Nurhakim menyatakan pihaknya akan mengawal ketat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang menyerap anggaran negara besar, terutama di sektor energi, pangan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.

"Keberhasilan program pemerintah harus diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaan, transparansi pembiayaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat," tegas Lukman.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi organisasi, PA 98 menjadwalkan penyelenggaraan diskusi publik pada 25–26 November 2026 dengan melibatkan kalangan akademisi, mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil guna merumuskan sikap resmi organisasi sekaligus menjaga fungsi kontrol yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.(*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Y
Reporter
Yusuf Doank
Y