Polri Ungkap Sosok TK di Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Ternyata Sosok Jenderal Ini

AKURAT JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap identitas di balik inisial TK yang mencuat dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sosok tersebut dipastikan merupakan perwira tinggi (pati) Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Penegasan itu disampaikan Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, merespons perkembangan penyidikan perkara tersebut di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Kunjungan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Isu Strategis Termasuk Kasus Penyadapan?

"Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny.

Saat ini, Brigjen Pol TK tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi.

Selain proses etik internal, keterangannya juga didalami tim penyidik untuk memetakan konstruksi pidana secara utuh bersama empat tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," jelas Johnny.

Konstruksi Peran dalam Rapat Kerja DPR

Sebelumnya, dugaan keterlibatan Brigjen Pol TK pertama kali diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Kapolri menjelaskan alur perintah dalam praktik penyadapan tanpa permohonan penyidik tersebut.

Tersangka berinisial AS (Irjen Pol Ahrie Sonta), yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima instruksi dari Jenderal LSP untuk melakukan penyadapan.

"AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, melaporkan hasilnya kepada LSP, dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance (pengawasan)," papar Jenderal Pol Suyudi.

Polri memastikan proses pemeriksaan internal maupun penyidikan tindak pidana terus berjalan secara transparan guna menuntaskan keterlibatan seluruh pihak yang terkait dalam perkara tersebut.(*)