Pemkab Tangerang Terapkan 7 Langkah Konkret Tekan Angka Kemiskinan, Pengembangan Usaha Mikro hingga Ekonomi Digital

AKURAT JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berkomitmen penuh untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Tangerang akan menerapkan tujuh langkah konkret.

Inisiatif ini meliputi peningkatan pendidikan, perluasan lapangan kerja, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil, dan Ekonomi Digital.

Baca Juga: Senam Sehat Bersama Warga Kemiri, Wabup Intan: Lapangan Olahraga dan Alun-Alun Akan Dilengkapi Fasilitas Ruang Terbuka Hijau dan Arena Bermain Anak

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai 266.430 jiwa.

Angka ini setara dengan 6,55% dari total penduduk Kabupaten Tangerang yang berjumlah sekitar 3,4 juta jiwa lebih.

"Hal ini terbilang menurun dibandingkan tahun 2023 lalu, yang mencapai 276.330 atau 6,93% jiwa," kata Intan Nurul Hikmah kepada media, Selasa (1/7/2025).

Baca Juga: Baru Ada 40, Gubernur Pramono Minta 12 Perangkat Daerah Pemprov DKI untuk Segera Terhubung ke Pusdatin Dinas Citata

Menurut Intan, berbagai faktor menjadi penyebab tingginya jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin di Kabupaten Tangerang. Salah satunya adalah krisis ekonomi global yang menyebabkan banyak perusahaan atau industri di wilayah tersebut gulung tikar, berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

"Selain itu, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah urban. Di mana, banyak masyarakat luar daerah yang ekonominya rendah, masuk ke Kabupaten Tangerang untuk mencari pekerjaan," ujar wanita yang akrab disapa Teh Intan ini.

Intan menambahkan, secara persentase, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang dari tahun 2023 ke 2024 merupakan yang terbesar di Provinsi Banten, dengan gap mencapai 0,38%.

"Biasanya rata-rata 0,0 sekian," katanya.

Baca Juga: Legislator Golkar Farah Savira Minta Disdik DKI Matangkan Sistem Zona Layanan Satuan Pendidikan

Teh Intan menegaskan, bersama Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, ia berjanji akan terus berupaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang hingga mencapai target zero kemiskinan. Upaya ini akan dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

Perluasan dan peningkatan pendidikan, pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal dan peningkatan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Juga perluasan lapangan kerja melalui pengembangan sektor UMKM, industri kecil, dan ekonomi digital. Perbaikan sistem pendistribusian bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

"Upaya ini sudah dirangkum dalam program unggulan pada RPJMD 2025-2029," tukas Intan.

Terpisah, Kepala BPS Kabupaten Tangerang, Husin Maulana, menjelaskan bahwa patokan pendapatan untuk mengkategorikan masyarakat miskin di Indonesia berbeda-beda di setiap wilayah.

Penghitungan kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu perorangan dan keluarga (terdiri dari 4 hingga 5 anggota).

"Kalau garis kemiskinan keluarga di DKI Jakarta, dengan pendapatan Rp 4.238.886 juta (per bulan), dan anggota keluarga 4 hingga 5 orang, itu masuk dalam kategori keluarga miskin. Lalu, di NTT dengan penghasilan Rp 3,1 juta (per bulan) masuk kategori miskin," katanya.

Di Kabupaten Tangerang, jika satu keluarga beranggotakan 4 hingga 5 orang dan hanya memiliki penghasilan Rp 2,5 juta per bulan, maka keluarga tersebut masuk dalam kategori keluarga miskin.

Hal ini berarti setiap individu dalam keluarga tersebut hanya memiliki pendapatan sekitar Rp 600 ribu per bulan atau Rp 20 ribu per hari.

Meski demikian, Husin menekankan bahwa masyarakat dengan penghasilan di atas Rp 2,5 juta tidak serta-merta masuk kategori kaya raya.

Ia menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki kategori masing-masing: miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan terakhir kelas atas (kaya raya).(*)