Direktur Eksekutif IDN: Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas

AKURAT JAKARTA - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN) Syifak Muhammad Yus menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 yang mencapai 5,12% merupakan cerminan dari kebijakan nyata pemerintah.

Capaian ini, menurutnya, berhasil diwujudkan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meskipun belum genap setahun menjabat.

Syifak menanggapi keraguan beberapa pihak terhadap data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Meski Dibuka untuk Seluruh Warga, Gubernur Pramono Pastikan Rekrutmen Damkar Prioritaskan Warga Jakarta

"Saya tidak masuk ke ranah debat kusir antar data. Karena kalau dasarnya tidak percaya pada BPS, lalu minta orang percaya data dia yang lembaganya tidak sekredibel BPS, ya itu kontraproduktif," katanya.

Menurutnya, pencapaian ini didukung oleh program-program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, sehingga menciptakan efek domino ekonomi.

Syifak mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi di tingkat desa.

Baca Juga: Kenapa Integrasi 3 Taman di Jaksel Diberi Nama Taman Bendera Pusaka? Gubernur Pramono: Ada Pesan Sejarahnya

"Bahan pangan untuk MBG banyak diserap dari petani, diproses oleh dapur lokal di tiap daerah, dan melibatkan tenaga kerja hingga 47 orang per dapur. Ini real redistribusi ekonomi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," jelas Syifak.

Selain itu, Syifak juga menyoroti kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan kelautan yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan nelayan.

Dia menyebut kebijakan pembelian gabah oleh Bulog seharga Rp 6.500 per kilogram telah meningkatkan nilai tukar petani (NTP).

"Ekonomi mereka mulai membaik. Apalagi kita sudah mencapai swasembada beras, dan di sektor kelautan, Indonesia telah berhenti mengimpor garam untuk konsumsi rumah tangga," tambahnya.

Langkah lain seperti penghapusan utang UMKM dan subsidi upah Rp 600.000 per bulan bagi pekerja juga disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.

Syifak mencatat, kenaikan investasi nasional sebesar 6,99% menunjukkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi. Namun, yang lebih penting, ia menilai adanya pemerataan ekonomi melalui program seperti Koperasi Desa Merah Putih yang menjangkau wilayah terpencil.

Syifak menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang menuduh pemerintah tanpa dasar. Ia menyebut mereka "antek-antek kapitalis" yang terganggu oleh kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila Pasal 33 UUD 1945. (*)