Pertama di Indonesia Punya Perda Khusus Masyarakat Ekonomi Syariah, Bupati Maesyal Dorong MES Kontribusi dalam Pembangunan Kabupaten Tangerang

AKURAT JAKARTA - Kabupaten Tangerang merupakan daerah pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, pun mendorong lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mampu berkolaborasi untuk kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Maesyal Rasyid saat menjadi narasumber Seminar Ekonomi Syariah yang digelar di Aula Pendopo Bupati Tangerang, pada Selasa (27/1/2026)

Baca Juga: Hasil Musrenbang Kecamatan Pagedangan dan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Menitikberatkan pada Ketahanan Pangan Berbasis Keberlanjutan

"Kami ingin MES ini bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Tangerang yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi syariahnya, keterbukaan, keadilannya maupun dari sisi pemerataannya," ujarnya.

Perda ini, lanjutnya, bisa menjadi salah satu landasan hukum yang kuat bagi MES untuk menjalankan berbagai aktivitas ekonomi berbasis syariah yang lebih terstruktur hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Hadirnya Perda ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan pengakuan serta dukungan terhadap pentingnya peran MES yang setara dengan organisasi besar lainnya di Kabupaten Tangerang.

"Sekarang fokus kita bersama adalah memperluas kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa, serta yang terpenting adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di dalam MES itu sendiri," tandasnya.

Baca Juga: Zaki Iskandar: Pembinaan Mental Kunci Pemain Muda Tak Layu Sebelum Berkembang

"Insya Allah seminar ini sangat memberikan manfaat, melahirkan gagasan konstruktif, serta menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing," lanjutnya.

Bupati Maesyal mengatakan, MES sebagai ikon baru daerah diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Tangerang.

"Saya ingin MES bukan hanya sekadar lembaga, tapi menjadi kebanggaan Kabupaten Tangerang," ujar bupati yang akrab disapa Rudi Maesyal ini.

Untuk itu pihaknya sangat mendukung rencana program penyediaan fasilitas pinjaman lunak yang bekerja sama dengan perbankan maupun pembentukan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) nantinya.

"Kita harus merumuskan program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, termasuk penyediaan pembiayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah agar warga kita terhindar dari praktik rentenir," imbuhnya.

Baca Juga: Virus Nipah Mewabah di India, 5 Orang Terinfeksi Termasuk Tenaga Medis

Sementara Ketua MES Kabupaten Tangerang, M. Mahrusillah, mengatakan bahwa MES Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh dalam membumikan sistem ekonomi syariah sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat.

"Memperjuangkan ekonomi syariah bukan sekadar pilihan bisnis, melainkan sebuah kewajiban bersama atau fardhu kifayah demi kemaslahatan dunia dan akhirat," katanya.

Kehadiran MES di Kabupaten Tangerang diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar terhindar dari praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat.

Diungkap Mahrusillah, selama 1,5 tahun terakhir, MES Kabupaten Tangerang telah bergerak masif melakukan edukasi literasi ekonomi syariah yang menyasar pelaku UMKM dan masyarakat umum di 29 kecamatan.

Pihaknya juga akan merumuskan dan melaksanakan program yang sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.

Baca Juga: Politisi Golkar Ramly HI Muhammad Kritik Minimnya RS Rujukan Jantung di Jakarta yang Hanya Ada Dua

Salah satunya dengan terus mendorong terciptanya kawasan kuliner dan pusat UMKM yang tersertifikasi halal.

Mahrusillah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang telah memfasilitasi ruang bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah.

"Dengan sinergi antara pemerintah, ulama, dan praktisi, MES optimis Kabupaten Tangerang dapat menjadi role model penerapan ekonomi kerakyatan berbasis syariah di Indonesia," ujarnya. (*)