Krisis Uang Tunai, Gaji PNS di Sudan Selatan Nunggak 9 Bulan

AKURAT JAKARTA — Sudan Selatan alami krisis uang tunai yang sangat parah.

Dampaknya bank-bank kehabisan uang, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunggak hingga sembilan bulan, dan pembangunan jalan serta infrastruktur terhenti.

Presiden Salva Kiir menyampaikan bahwa pemerintah sedang berusaha keras mencari jalan keluar agar roda pemerintahan tetap berjalan dan masyarakat tidak hilang kepercayaan.

Baca Juga: Mabuk dan Berbuat Tak Senonoh di Depan Rumah Warga, WNA Australia Ditangkap

Gaji Tak Dibayar Berbulan-bulan dan Pemilu Terancam Masalah

Kondisi ini jelas membuat para pegawai negara menjerit.

Anggota DPR setempat bahkan menyebutkan ada beberapa pejabat dan anggota legislatif yang belum menerima gaji selama dua tahun.

Krisis keuangan ini juga mengancam rencana Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijadwalkan pada 22 Desember 2026 mendatang.

Hal ini lantaran dana pemerintah alami kemacetan yang membuat persiapan logistik pemilu jadi terhambat.

Imbas krisis tersebut, kantor kedutaan Sudan Selatan di luar negeri harus memotong jam kerja karena kekurangan biaya operasional.

Untuk mengatasi masalah ini, Bank Sentral Sudan Selatan mengumpulkan bank-bank swasta.

Fokus utamanya adalah memastikan masyarakat kecil masih bisa mengambil uang tabungan mereka di bank.

Menurut ekonom Daniel Athior Atem Manyuon, salah satu penyebab utamanya adalah masyarakat lebih memilih menyimpan uang tunai di rumah daripada di bank.

Akibatnya, uang tidak berputar di dalam sistem perbankan resmi dan Bank Sentral kesulitan mengendalikan roda ekonomi.

Terlalu Bergantung pada Minyak dan Perang Tetangga

Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa ekonomi Sudan Selatan sangat rapuh karena terlalu bergantung pada penjualan minyak bumi.

Keadaan makin parah akibat beberapa faktor utamanya adalah Perang di negara tetangga (Sudan) yang mengganggu pipa saluran ekspor minyak Sudan Selatan.

Serta beberapa gabungan masalah ekonomi seperti tata kelola keuangan dan anggaran negara yang masih lemah

Dan pengelolaan pendapatan negara yang belum transparan dan efisien. (*)