Dua Tahun Prabowo Sesuai Jalur, Direktur Eksekutif IDN Ayip Tayana Sebut Gagasan Tertulis Prabowo Terbukti Eksekusinya

AKURAT JAKARTA – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah dijalankan sesuai dengan agenda serta arah pembangunan pemerintahan.

Kinerja dan capaian pemerintahan saat ini dinilai konsisten jika disandingkan dengan pemikiran serta gagasan yang tertuang dalam buku-buku yang ditulis Prabowo jauh sebelum menjabat.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana, dalam diskusi publik bertajuk "Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi!" yang diselenggarakan oleh Siasat Channel dan Tani Merdeka Indonesia di kawasan Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Baca Juga: Direktur Eksekutif IDN: Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas

Selain Ayip Tayana, diskusi publik tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber kunci, antara lain Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, serta Direktur Riset Kebijakan Publik Infast Bestari Muhammad Ridha.

Buku sebagai Tolok Ukur Kinerja Prabowo

Ayip menggarisbawahi bahwa untuk mengevaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara objektif, publik dapat memahaminya dari tiga karya tulis utama yang disusun oleh Prabowo, yakni Paradoks Indonesia, Strategi Transformasi Bangsa (Menuju Indonesia Emas 2045), dan Indonesia Menang.

Menurut Ayip, kelebihan utama Prabowo dibandingkan presiden-presiden Indonesia terdahulu adalah keberanian dan kepastiannya dalam memetakan gagasan secara tertulis sebelum memegang tampuk kepemimpinan.

"Sehingga ini sangat mudah untuk menilai dua tahun Prabowo, tinggal melihat apa yang dikerjakan pemerintah sesuai dengan apa yang dia tulis itu," ujar Ayip dalam pemaparannya.

Ia mencontohkan, dalam karya bukunya, Prabowo secara tegas mengkritik kekayaan nasional yang banyak mengalami kebocoran. Oleh sebab itu, arah kebijakan dan program pemerintahan saat ini difokuskan penuh untuk meminimalisasi kebocoran anggaran serta sumber daya alam.

Hasil dari efisiensi dan penekanan kebocoran tersebut kemudian dialokasikan secara langsung ke program-program unggulan yang dirancang untuk transformasi jangka panjang bangsa. Ayip mengingatkan bahwa hasil dari program-program besar ini tentu tidak serta-merta langsung terlihat secara mendadak.

"Dan sejauh ini saya melihat pemerintahan sudah berjalan di jalur yang sesuai, atau sudah 'ihdinassirotol mustaqim' begitu," kata Ayip menegaskan.

Dampak Program Unggulan Dirasakan Masyarakat Bawah

Lebih lanjut, Ayip membedah sejumlah program prioritas pemerintah yang kini tengah berjalan. Mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia meminta masyarakat menyikapinya sebagai investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang hasilnya tidak bisa diukur hanya dalam hitungan satu dua bulan.

Demikian pula halnya dengan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes). Menurut Ayip, Kopdes perlu diberi waktu untuk membuktikan kinerjanya karena penerapannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

"Kita lihat dulu hasilnya nanti. Sebab koperasi juga disesuaikan dengan daerahnya. Misal ada kritik soal lokasi di tengah hutan, itu memang ada di Majalengka tempat kelahiran saya, tetapi memang posisinya sesuai di sana," jelasnya.

Sektor kesehatan dan pendidikan dasar juga tidak luput dari sorotannya. Program Cek Kesehatan Gratis dinilainya sangat krusial meskipun kerap luput dari perhatian publik. Program ini memberikan akses deteksi dini kesehatan bagi masyarakat awam yang selama ini tidak mampu mengakses layanan medical check-up rutin.

Sementara itu, keberadaan Sekolah Rakyat dirasakan sangat vital bagi daerah-daerah terpencil di pedesaan.

"Di kampung saya yang sarjana cuma satu orang. Mereka tidak punya akses untuk sekolah, dan Sekolah Rakyat menjadi harapan mereka agar bisa mengenyam pendidikan," tambah Ayip.

Respons Istana: Pemerintah Tak Anti-Kritik

Di kesempatan yang sama, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka dan berterima kasih atas seluruh masukan, evaluasi, hingga kritik pedas yang disampaikan publik maupun pengamat.

"Saya tentu sangat berterima kasih terhadap semua masukan, evaluasi, komplain, apa pun itu. Masuk kok di atas meja kita, masuk ke layar HP kita masing-masing. Makanya kita tahu Bang Ray ngomong apa," kata Hasan.

Kendati demikian, Hasan menekankan bahwa dalam mengeksekusi kebijakan dan program kerja, pemerintah membutuhkan keteguhan hati serta ketetapan sikap agar tidak mudah goyah oleh riak-riak opini. Namun, jika ditemukan kesalahan, kekeliruan, atau tindakan koruptif, pemerintah tidak ragu untuk bertindak tegas.

Hasan juga memberikan respons terkait kebijakan perombakan kabinet (reshuffle) yang kerap memicu pro-kontra di masyarakat. Menurutnya, reshuffle dilakukan sebagai respons konkret atas kinerja menteri yang tidak memenuhi target (KPI) serta dalam rangka mendengarkan aspirasi publik.

"Begitu ada yang salah, ganti. Begitu tidak mencapai KPI, orangnya diganti. Saya juga pernah kena reshuffle. Itu mungkin karena memperhatikan respons dari masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi," terangnya.

Catatan Kritis Sektor Ekonomi dan Politik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, memberikan sorotan kritis terhadap dinamika dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ray menilai masih terdapat sejumlah janji kampanye yang belum terealisasi secara optimal, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Janji-janji yang belum terealisasi dua tahun ini tentu saja kesejahteraan, penghasilan masyarakat yang makin tidak menentu, serta akses lapangan pekerjaan. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja itu masih jauh dari harapan," tegas Ray.

Selain isu ekonomi dan ketimpangan sosial, Ray juga menyinggung isu-isu politik serta kepastian hukum yang berkembang di ruang publik terkait kepemimpinan nasional.

Menurut Ray, penanganan isu hukum dan politik yang transparan sangat penting agar tidak menambah tingkat ketidakpuasan publik terhadap jalannya pemerintahan.(*)