Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran Harus Dilihat dari Konsistensi Gagasan dan Implementasi Kebijakan

AKURAT JAKARTA – Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menyoroti terkait evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya evaluasi perlu dilakukan dengan menelusuri konsistensi antara gagasan yang telah dibangun Prabowo sebelum menjabat dan implementasinya dalam kebijakan pemerintahan.

Pandangan tersebut disampaikan Ayip dalam diskusi publik bertajuk "Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi" yang diselenggarakan oleh Siasat Channel dan Tani Merdeka Indonesia bekerja sama dengan konsultan politik Indeks Data Nasional di kawasan Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026)

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo Sesuai Jalur, Direktur Eksekutif IDN Ayip Tayana Sebut Gagasan Tertulis Prabowo Terbukti Eksekusinya

Menurut Ayip, salah satu cara untuk mengukur capaian pemerintahan Prabowo adalah dengan melihat sejauh mana gagasan yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia diwujudkan melalui kebijakan konkret.

Baginya, evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya melihat program-program yang sedang berjalan, tetapi juga perlu menelaah pemikiran mendasar yang menjadi landasan kepemimpinannya.

"Indikator untuk melakukan refleksi dan evaluasi pemerintahan sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan melihat apakah Prabowo melaksanakan gagasan-gagasannya yang telah ia pikirkan sejak sebelum menjadi presiden," ujar Ayip.

Ia menjelaskan, buku Paradoks Indonesia menjadi salah satu rujukan penting untuk memahami kegelisahan Prabowo mengenai kondisi bangsa, khususnya mengenai paradoks antara kekayaan sumber daya Indonesia dan kondisi masyarakatnya.

"Ada satu kalimat menarik dalam buku Paradoks Indonesia: negara kaya, tetapi masyarakatnya biasa saja," kata Ayip.

Menurut dia, kegelisahan tersebut bukan semata-mata persoalan personal, melainkan berkaitan dengan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran tersebut dapat menjadi titik awal untuk menilai arah kebijakan pemerintahan sekaligus mengukur konsistensi antara gagasan dan pelaksanaannya.

Ayip kemudian menempatkan Asta Cita sebagai penghubung antara pemikiran Prabowo dan implementasi kebijakan pemerintah. Dalam pandangannya, agenda tersebut dapat dipahami sebagai jembatan yang menghubungkan gagasan dalam buku-buku Prabowo dengan langkah kebijakan konkret saat memimpin pemerintahan.

"Asta Cita ibarat jembatan antara gagasan Prabowo yang ada di bukunya dan implementasinya dalam bentuk kebijakan," ujarnya.

Dengan kerangka tersebut, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat diarahkan pada pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan yang telah dijalankan selaras dengan gagasan yang sebelumnya ditawarkan, serta bagaimana implementasi gagasan itu menjawab persoalan masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Ayip mengajak masyarakat membaca karya-karya Prabowo sebagai salah satu cara memahami arah pemikiran dan kebijakan pemerintah. Ia menyebut tiga buku yang penting untuk dibaca, yakni Paradoks Indonesia, Strategi Transformasi Bangsa, dan Indonesia Menang.

"Jika teman-teman ingin memahami apa yang dilakukan pemerintah hari ini, ada tiga buku yang perlu dibaca: Paradoks Indonesia, Strategi Transformasi Bangsa, dan Indonesia Menang. Itu perlu dilakukan agar kita tidak salah paham, memahami arah kebijakan pemerintah, dan mengetahui kapan harus menagih janji pemerintah," tutur Ayip.

Pengamat Soroti Perubahan Peran Negara dalam Ekonomi

Sementara itu, Direktur Riset Kebijakan Publik Infast Bestari, Muhammad Ridha, menyoroti perubahan peran negara dalam dinamika ekonomi-politik Indonesia. Menurutnya, Indonesia sedang berada dalam masa transisi ketika peran negara dalam perekonomian mengalami perubahan.

"Negara sedang dalam transisi peralihan ekonomi-politik. Mulanya kekuatan ekonomi dikuasai pasar, dan hari ini negara sedang mencoba mengambil perannya," ujar Ridha.

Pernyataan tersebut menambah perspektif dalam diskusi mengenai arah pembangunan nasional, khususnya terkait hubungan antara negara, pasar, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat.(*)