Jakarta

Presiden Prabowo Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia atas Dampak Kabut Asap Karhutla

Yusuf Doank | 16 November 2026, 09:28 WIB
Presiden Prabowo Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia atas Dampak Kabut Asap Karhutla
Presiden Prabowo Subianto

AKURAT JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Singapura dan Malaysia atas dampak kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepanjang tahun ini.

Disampaikan Prabowo mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia dalam sesi rapat pleno di hadapan para pemimpin negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Pasay City, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa kebakaran hutan yang berlangsung hampir selama empat bulan terakhir telah memicu asap tebal yang melintasi batas negara, sehingga turut dirasakan masyarakat di kedua negara tetangga tersebut.

Baca Juga: Hari Pahlawan Nasional 2026, Bupati Tangerang Takziah ke Rumah Relawan yang Gugur Saat Padamkan Karhutla di Kalimantan

Kendati demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan upaya maksimal untuk memadamkan titik api di berbagai kawasan hutan di Kalimantan dan Sumatra.

"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," kata Presiden Prabowo, dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Dalam keterangan terpisah yang dikutip Reuters, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengapresiasi keterbukaan informasi dan paparan langkah penanganan karhutla yang disampaikan Presiden RI di forum tingkat tinggi tersebut.

"Para pemimpin yang hadir dalam KTT mendorong setiap negara ASEAN memprioritaskan ratifikasi pembentukan pusat koordinasi polusi kabut asap lintas negara," ujar Lazaro.

Saat ini, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program strategis untuk memperkuat mitigasi dan pencegahan karhutla pada masa mendatang.

Di tingkat regional, Jakarta juga kembali mendorong negara-negara anggota ASEAN mempercepat pengoperasian Pusat Koordinasi Polusi Kabut Asap Lintas Batas ASEAN atau ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC).

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ina Krisnamurthi, menjelaskan bahwa ACC THPC sebenarnya telah memiliki sekretariat yang berkedudukan di Jakarta.

Namun, pusat koordinasi tersebut belum dapat beroperasi penuh karena masih menunggu penyelesaian proses ratifikasi perjanjian oleh negara-negara anggota ASEAN, di mana hingga saat ini baru Vietnam yang telah merampungkannya.

Di luar upaya pemadaman di lapangan, pemerintah Indonesia memastikan tidak ada ruang toleransi bagi korporasi di sektor kehutanan maupun perkebunan yang aktivitasnya terbukti memicu karhutla. Langkah penindakan hukum telah dijalankan secara paralel, mulai dari pencabutan izin konsesi hingga proses pidana.

Berdasarkan catatan pemerintah, sebanyak 17 konsesi perusahaan yang terbukti bersalah telah resmi dicabut, sementara 26 perusahaan lainnya tengah menjalani proses penyelidikan mendalam. Selain itu, 11 perusahaan telah berstatus terdakwa di pengadilan dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar tunggu untuk segera didakwa.

"Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," tegas Presiden Prabowo.

Menanggapi langkah diplomasi tersebut, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Dina Sulaeman, menilai dorongan solusi kolektif di tingkat ASEAN patut diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa inisiatif tersebut wajib ditopang oleh konsistensi penegakan hukum di dalam negeri guna memperkuat legitimasi Indonesia di meja perundingan.

Menurutnya, persoalan karhutla tidak bisa lagi dipandang sekadar masalah domestik negara pemilik titik api, melainkan turut bersinggungan dengan jaringan investasi, struktur kepemilikan perusahaan, serta rantai pasok komoditas lintas negara.

"Indonesia perlu mendorong collective responsibility dalam menangani persoalan asap lintas batas ini. Tetapi sekali lagi, semua harus dimulai dari sikap konsisten Indonesia pada hukum," pungkas Dina.(*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Y
Reporter
Yusuf Doank
Y