KPU DKI Tepis Isu Soal Pantarlih Ilegal dan Joki, Sebut Pelaksanaan Coklit Sudah Sesuai Aturan

AKURAT JAKARTA - Isu petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) ilegal untuk pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pilkada DKI 2024 tengah menjadi sorotan publik.

Petugas pantarlih tersebut disebut ilegal lantaran tidak dapat menunjukkan Surat Kerja (SK) saat ditanyakan oleh panitia pengawas kecamatan (panwascam).

Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah menepis isu pantarlih ilegal tersebut karena mereka sudah sesuai peraturan yang ada.

Baca Juga: Berita Kebakaran di Jakarta Selatan Hari Ini, Sebuah Rumah Kontrakan Dilalap Api: 50 Personel Pemadam Kebakaran Dikerahkan

"Memang tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang pantarlih kami wajib menunjukkan SK kepada teman-teman pengawas," kata Fahmi di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Ia menjelaskan hal ini sesuai dengan peraturan KPU No. 7/2024, Juknis KPU RI No. 799 terkait penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, serta dalam buku kerja Pantarlih.

"Kami agak sesalkan ya ketika misalnya Pantarlih kami dianggap ilegal ketika tidak dapat menunjukkan SK-nya," kata Fahmi.

Baca Juga: Sudah Tahu Laki-laki, Wanda Hara Nekat Datang ke Kajian Ustadz Hanan Attaki Pakai Cadar

Ia mengatakan, di dalam juknis petugas Pantarlih dibekali dengan atribut yang menjadi bagian dari identitas pantarlih, seperti topi, rompi, serta kartu identitas sebagai tanda pengenal.

Selain itu, ia juga menegaskan terkait temuan Bawaslu mengenai joki pantarlih, KPU DKI tidak menemukannya di petugas Jakarta berdasarkan hasil penelusuran.

"Kami sudah melakukan penulusuran ke teman-teman KPU kabupaten/kota, PPS, PPK mengkonfirmasi kebenaran tersebut dan kami dapati bahwa tidak ada joki pantarlih di dki Jakarta," katanya.

Baca Juga: Sebut Wanda Hara Miskin, Nikita Mirzani Sentil Teman-teman Wanda saat Kunjungi Kajian: Nggak Mungkin Dia Ngebatu Kalo Dikasih Tahu!

Ia menjelaskan bahwa temuan mereka hanya ada petugas pantarlih yang ditemani oleh ketua RT setempat, sehingga ada kesalahpahaman antara pengawas di bawah dengan pantarlih kami.

Terakhir, ia juga menjelaskan lebih lanjut terkait di beberapa rumah yang belum dicoklit tapi ditempelin stiker akibat miskomunikasi antara petugas coklit dengan pengawas.

"Itu sebenarnya ada pada saat pantarlih mencoklit misalnya yang ditemui keluarga A, tapi pada sampling pengawasan ke bawah yang ditemui anggota keluarga B, jadi gak nyambung nih antara yang dicoklit pada saat sampling pengawasan," katanya.

"Dan semuanya itu sebenarnya sudah kami tindaklanjuti ya," pungkasnya. (*)