Jakarta

Ratusan Sopir JakLingko Demo Balai Kota Jakarta, Fraksi Demokrat: Dishub dan TransJakarta Harus Adil dan Transparan

Yasmina Nuha | 30 Juli 2024, 18:08 WIB
Ratusan Sopir JakLingko Demo Balai Kota Jakarta, Fraksi Demokrat: Dishub dan TransJakarta Harus Adil dan Transparan

AKURAT JAKARTA - Ratusan sopir dan operator JakLingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Mereka berasal dari delapan koperasi mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Transjakarta, yang menjadi operator Program Jaklingko.

Aksi unjuk rasa diikuti oleh pengurus, anggota koperasi serta pramudi dari Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT. Kencana Sakti Transport.

Baca Juga: Makin Go Publik, El Rumi Resmi Pacari Syifa Hadju?

Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi Partai Demokrat, Deasy Christhyana Sari, meminta agar program Jaklingko diterapkan secara adil dan transparan kepada semua operator.

"Program JakLingko ini harus diterapkan secara adil dan transparan kepada para mitra operator JakLingko, baik operator bus besar, bus sedang apalagi bus kecil atau mikrotrans," kata Deasy dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (30/7/2024).

Apalagi, lanjut Deasy, anggaran untuk penyelenggaraan program JakLingko ini berasal dari uang rakyat Jakarta, melalui APBD Provinsi DKI Jakarta.

“Program JakLingko sudah sangat memberikan manfaat bagi warga Jakarta, dengan memberikan angkutan umum terjangkau yang mendorong warga untuk berpergian menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," katanya.

Untuk itu, anggota Komisi B DPRD DKI ini meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Direksi PT Transjakarta, harus adil dan transparan terhadap seluruh mitra operatornya.

Baca Juga: SIMAK! Dafar Line Up Projec-D Vol. 3 di Tjolomadoe Solo, Menghadirkan 15 Penyanyi Top, Harga Tiket Mulai Rp 99 Ribu, Cek Tanggalnya

Deasy juga meminta Dishub dan TransJakarta menjaga praktik Good Corporate Governance (GCG) dalam mengimplementasi kebijakannya.

"Jangan sampai terjadi kongkalingkong dengan oknum pejabat atau salah satu kekuatan politik tertentu yang ujungnya hanya mengurangi kualitas layanan," katanya.

Lebih, lanjut ia juga mengimbau agar kebijakan ini tidak merugikan mitra operator JakLingko yang lain, dan ujungnya merugikan warga Jakarta secara keseluruhan.

"Saya akan kawal ini agar program yang baik bagi warga bisa terlaksana dengan baik dan anggaran Negara bisa efektif dan efisien digunakan untuk kebermanfaatan semua," pungkasnya.

Diketahui, dalam aksi ini para peserta demo ini menuntut tiga hal, yaitu sebagai berikut:

Baca Juga: CATAT! Jadwal Konser Kunto Aji 'Perjalanan Menawar Racun' di 6 Kota Sepanjang Agustus 2024, Dimulai dari Malang dan Berakhir di Kuala Lumpur

1. Transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program JakLingko yang tidak adil,

2. Menghentikan politisasi program JakLingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko,

3. Mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.