Bakal Ada 2.176 Sekolah du Jakarta yang Masuk Program Sekolah Swasta Gratis, Diterapkan Mulai Tahun 2025

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI akan menerapkan program sekolah gratis di sekolah-sekolah swasta di Jakarta pada tahun 2025 mendatang.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengungkapkan sudah ada dua ribu lebih sekolah swasta di Jakarta yang bergabung dalam program sekolah gratis tersebut.

"Soal sekolah swasta gratis ada 2.176 sekolah swasta nanti akan gratis. Tetapi 415 sekolah swasta yang tidak masuk (memilih tidak ikut) dalam program sekolah gratis,” ujar Jhonny dalam keterangan resminya, Jumat (16/8/2024).

Baca Juga: Mengapa Banyak KTP Warga Jakarta Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana? KPU DKI Ngaku Tidak Tahu, Hanya Lakukan Verifikasi Sesuai Aturan

Jhonny menjelaskan, nantinya Komisi E DPRD DKI dan Pemprov DKI akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.

Lebih lanjut, ia berharap, penerapan program sekolah gratis tidak berdampak pada para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tetap bisa menikmati program subsidi pendidikan tinggi dari Pemprov DKI.

“Saya melihat banyak program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dikurangi, termasuk KJMU. Padahal efek dari KJMU itu tidak kita lihat sekarang, tetapi nanti 15 sampai 20 tahun yang akan datang,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mencontohkan, program beasiswa di era pemerintahan Presiden Soeharto yang banyak mengucurkan program beasiswa saat itu

"Misalnya, Program Beasiswa Supersemar, dan saat ini para penerima beasiswa itu telah mengabdi dan berperan besar dalam kemajuan Bangsa Indonesia," katanya.

Baca Juga: Aneh! Banyak KTP Warga Jakarta yang Dicatut Dukung Cagub Independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, Termasuk 2 Anak Anies Baswedan

Di samping itu, ia juga merasa khawatir jika hal-hal seperti ini tidak perhatikan, nantinya kesenjangan antara orang kaya, orang pintar dengan orang miskin jadi semakin senjang di Jakarta ini.

Secara filosofis, jelas dia, baik APBD maupun APBN berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan dan menekan kesenjangan sosial.

Untuk itu, ia menjelaskan, salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan dan mengurangi kesenjangan tersebut yaitu melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi Jakarta.

“Saya tahu kita semua paham bahwa APBD dan APBN itu punya fungsi distributif yaitu bagaimana melalui APBD itu kita bisa mengurangi kesenjangan melalui subsidi, termasuk dalam hal ini beasiswa,” pungkasnya. (*)