Berupaya Siasati Keputusan MK No.60 Soal Pilkada, Fraksi PDIP DPRD Jakarta Nilai Baleg DPR RI Tidak Bermutu dan Ngawur

AKURAT JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati batas usia calon kepala daerah (cakada) akan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA), bukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan ini menjadi kabar baik bagi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang sebelumnya terancam tidak bisa maju dalam Pilkada 2024, karena putusan terbaru MK.

Selain itu, Baleg DPR juga menilai syarat pencalonan Pilkada yang baru saja diputuskan MK, berlaku hanya untuk partai atau gabungan partai yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Hal ini seakan menggagalkan kesempatan PDIP yang bisa mengusung cagub-cawagub  DKI Jakarta sendirian atau tanpa koalisi dengan partai lain.

Baca Juga: Prasetyo Edi Pamitan, Ini Kesan dan Pesannya Selama 10 Tahun Menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta, Akui Sempat Ada Konflik di Internal

Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan bahwa upaya Baleg DPR RI merupakan siasat yang tidak bermutu dan ngawur.

"Upaya Baleg DPR RI untuk mensiasati umur calon gubernur/wakil gubernur sangatlah tidak bermutu," kata Gilbert dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).

Gilbert menjelaskan, terjadi tidak sinkronisasi antara revisi UU yang hendak dilakukan DPR, karena seharusnya acuan MK adalah UUD bukan UU.

"Jelas acuan MK adalah UUD, sedangkan acuan MA adalah UU. Sedangkan DPR hendak merevisi UU yang dikoreksi MK lewat putusannya," tuturnya.

Ia beranggapan, seharusnya pemerintah dan DPR menghormati MK karena hakimnya ada 3 yang berasal dari unsur pemerintah dan 3 atas usul DPR, serta UU yang mengatur MK juga produk Pemerintah dan DPR.

Baca Juga: Tanggapi Kasus Bullying di Lingkungan Kedokteran, Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Mulai Ambil Sikap Tegas

"Sehingga kalau secara demokrasi itu dibentuk, pemerintah harusnya tidak mengusulkan perubahan dengan mengusulkan usia pencalonan sesuai tanggal pelantikan, sesuai MA," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah dan DPR seharusnya menghormati MK yang merupakan produk UUD, dan aturan yang digunakan MK juga produk Pemerintah dan DPR.

Dengan itu, ia pun menilai pemerintah dan DPR saat ini telah kehilangan wibawa dan pesona dengan sikapnya tersebut, serta tidak berfungsi sebagai penjaga bangsa dan negara tapi sebagai penjaga keluarga.

"Ini bentuk arogansi terparah semenjak Reformasi, Orde Baru saja menghormati aturan main," pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Kronologi Wanita Muda Tewas Terseret Motor saat Mempertahankan Tas yang Dijambret Penjahat di Gambir Jakarta Pusat

Hal tersebut ditegaskan MK dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). (*)