Buruh dan Pengusaha Masih Alot, UMSP Jakarta 2025 Masih Belum Bisa Diputuskan, Pengamat: Harus Utamakan Prioritas

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025.

Hal itu terjadi disebabkan belum adanya kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Kedua belah pihak masih alot.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (DTKTE), Hari Nugroho mengatakan, dalam rapatnya selama 3 hari bersama pihak pengusaha dan serikat buruh belum adanya kesepakatan.

Baca Juga: KABAR GEMBIRA! K-pop Jae Park alias EAJ Bakal Tampil di Prambanan Jazz Festival 2025, Bersama 25 Artis Indonesia, Berikut Line Up Lengkapnya

Dalam rapat tersebut, terjadi perselisihan terkait berapa banyak sektor yang masuk UMSP, di mana pengusaha hanya meminta 5 sektor, sedangkan buruh meminta 13 sektor masuk UMSP.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan bahwa kedua belah pihak harus terdapat kesepakatan bersama dan melihat dari sisi urgensinya.

"Kalau dari kebijakan publik itu harus ada kesepakatan bersama. Kalau misalnya 5 sektor atau 13 sektor, harus dilihat sisi urgensinya yang mana, prioritasnya dulu," ujar Trubus kepada Akurat Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ia menilai, dari kesepakatan tersebut yang paling bagus yaitu mengikuti kemauan dari sisi buruh yaitu 13 sektor.

Namun, hal tersebut masih harus dipertimbangkan lagi dari sisi pengusaha apakah mampu atau tidak.

"Masalahnya kan yang mau bayar pengusaha. Yang bayar kan pengusaha. Karena kan harus dipikirkan dampaknya nanti banyak PHK. Kalau misal terlalu banyak. Ini kasihan pengusahanya," ujarnya.

Baca Juga: Polemik Dugaan Bayi Tertukar di RS Islam Cempaka Putih, Dinkes DKI Minta Surat Klarifikasi dari Pihak Rumah Sakit

Ia pun berharap agar pemerintah melalui Dewan Pengupahan dapat menjadi penengah dan memberi solusi terkait keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, ia juga memberi saran terbaik bagi kedua belah pihak dengan mengambil jalan tengah dari jumlah sektor yang diminta oleh kedua belah pihak.

"Misalnya, supaya win-win solution nih. Misalnya 13 itu di separoh, kan bisa, Mas. Misalnya 7 atau 8 sektor. Yang selain sektor yang lainnya sementara belum," tukasnya.

Hari Nugroho menargetkan, penetapan besaran UMSP tahun 2025 dapat dilakukan sebelum pergantian tahun.

Baca Juga: Ucapkan Selamat Kepada Pramono-Rano, Ridwan Kamil Titip Hampir 40 Persen Suara Warga Jakarta ke Gubernur dan Wagub Terpilih

"Kita sudah maraton rapat pembahasan UMSP. Alhamdulilah, sudah mengerucut. Mudah-mudahan sidang pengupahan berikutnya sudah bisa sepakat untuk angkanya," kata Hari. (*)