Normalisasi Kali Ciliwung Sisa 16,52 KM, Pemprov DKI Bakal Gelontorkan Dana Capai Rp 90 M untuk Pembebasan Lahannya

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menuntaskan program normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.

Dalam program normalisasi Kali Ciliwung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan dalam melakukan pembebasan lahan. Sementara, pengerjaan normalisasi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengatakan, panjang kali yang belum dinormalisasi hingga akhir 2024 tersisa 16,52 kilometer.

Baca Juga: Gelar Festival Pecinan Rayakan Imlek, TMII Hadirkan Beragam Hiburan Menarik, Mulai dari Barongsai hingga Pohon Angpao

Kondisi ini terjadi setelah pembebasan lahan di Kelurahan Rawajati sepanjang 200 meter dan Cililitan sepanjang 100 meter.

"Normalisasi Kali Ciliwung progresnya lumayan oke. Panjang tanggul yang telah terealisasi untuk normalisasi selama ini 17,17 kilometer, sekarang per 2024 kemarin tinggal 16,52 kilometer,” ujar Ika di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Ia menyampaikan, untuk tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 miliar yang difokuskan pada pembebasan lahan.

Baca Juga: Ajak Generasi Muda Melek Politik, Wakil Ketua DPRD DKI Basri Baco Harap Jadi Bekal Penerus Bangsa

Pembebasan lahan tersebut untuk melanjutkan normalisasi di segmen-segmen yang belum selesai pada 2024, termasuk Rawajati, Cawang dan Cililitan.

"Tahun ini selesai untuk segmen Rawajati dan Cililitan. Anggaran nanti, kami fokus di normalisasi Ciliwung melanjutkan segmen yang belum selesai di tahun 2024 kemarin, Rawajati, Cawang, dan Cililitan," katanya.

Meskipun demikian, lanjut Ika, laju normalisasi dinilainya masih tergolong lambat. Sepanjang 2024, pengerjaan fisik hanya mencapai 230 meter, terdiri dari 200 meter di Rawajati dan 30 meter di Cililitan.

Pihaknya sedang menginventarisasi bidang lahan yang perlu dibebaskan di wilayah tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan kapan program ini bisa rampung karena proses pembabasan lahan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Ya kan memilah mana yang memiliki alas hak mana yang nggak punya alas hak, terus mana yang layak dibayar mana yang nggak layak dibayar, itu perlu effort lah," katanya.

Ika menilai, hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses pembebasan lahan dan pembangunan fisik untuk mencapai target normalisasi keseluruhan sepanjang 33,69 kilometer.

"Dengan sisa 16,52 kilometer yang belum dinormalisasi, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan pembangunan fisik secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan," tegasnya.

"Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di wilayah-wilayah yang rawan terdampak luapan Kali Ciliwung," pungkasnya. (*)