Dukung Efesiensi Anggaran Belanja Daerah, Golkar DKI Minta Pemprov Lebih Selektif

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk lebih selektif dalam melakukan efisiensi belanja daerah tahun 2025.

Politikus Golkar itu mengatakan, langkah penyesuaian anggaran dilakukan kepada belanja daerah yang kurang produktif dan bukan terhadap sektor krusial.

"Kebijakan efisiensi harus diarahkan pada belanja yang kurang produktif, sementara sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas," ujar Alia kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Baca Juga: Dukung Uji Coba Sarapan Gratis, Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Farah Savira: Bisa Dilaksanakan Tahun Kedua Pemerintahan

Dengan efesiensi ini, ia mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar tidak melakukan efesiensi terhadap program yang menjadi kepentingan masyarakat.

"Pemprov tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, terutama dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga Jakarta," tuturnya.

Selain itu, ia pun meminta agar setiap kebijakan efisiensi yang diambil tetap sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan tidak menghambat layanan dasar yang menjadi hak warga.

Baca Juga: Upaya Tanggulangi Banjir di Sejumlah Titik Jakarta, Teguh Setyabudi: Kami Lakukan Modifikasi Cuaca

"Efisiensi harus dilakukan secara terukur dan transparan, bukan sekadar pemangkasan anggaran tanpa arah yang jelas," pungkasnya.

Dengan kebijakan yang tepat, ia berharap Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan efisiensi belanja yang tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga: Banjir Jakarta: 3 RT di Bidara Cina Jaktim Terendam, Berikut Daftar Lengkapnya

Teguh menjelaskan, sebagai pemerintah daerah, turunan Inpres tersebut telah disiapkan pihaknya dan saat ini tengah dirancang dalam bentuk draf Instruksi Gubernur (Ingub).

"Inpres itu juga akan kami tindak lanjuti dengan aturan turunan berupa Instruksi Gubernur (Ingub), dan saat ini sudah dalam bentuk draf. Insya Allah, semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan,” ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2025). (*)