Banyak Perempuan Belum Sadar Hukum, Golkar Jakarta Minta Pemprov Tingkatkan Sosialisasi

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono harap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan sosialisasi kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan.

Menurut Alia, masih banyak perempuan yang belum memahami peran Kejaksaan serta proses hukum yang berlaku.

"Perlunya ada program semacam sosialisasi yang berkaitan dengan masyarakat karena masih banyak terutama kaum perempuan yang belum tahu tentang Kejaksaan maupun proses hukum," ujar Alia kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Baca Juga: Tak Cukup Modifikasi Cuaca, Anggota DPRD DKI dari Golkar Alia Noorayu Laksono: Perlu Kebijakan yang Holistik dan Jangka Panjang

Politisi Partai Golkar itu menilai, perempuan kerap dirugikan dalam berbagai aspek hukum. Bahkan, sering kali tidak mengetahui hak serta kewajibannya sebagai korban.

Oleh karena itu, ia mendorong kegiatan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat, khususnya perempuan, mengetahui langkah yang harus diambil ketika menghadapi permasalahan hukum.

"Perlu ada kegiatan sosialisasi yang lebih mendekatkan pihak Kejati dengan masyarakat agar mereka tahu apabila ada masalah hukum harus ke mana," tukasnya.

Baca Juga: Atasi Banjir Jakarta, Anggot DPRD DKI dari Golkar Alia Laksono Minta Pemprov Tingkatkan Perencanaan dan Implementasinya

Menambahkan hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menegaskan, kesadaran hukum merupakan hal penting yang harus terus ditingkatkan di masyarakat.

Ia berharap ada sinergi antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan DPRD dalam mengedukasi masyarakat terkait hukum.

"Saya ingin pelayanan sadar hukum ini perlu juga, bagaimana masyarakat dapat teredukasi, bagaimana Kejaksaan dengan Komisi A dalam melaksanakan sosialisasi kesadaran hukum di masyarakat," kata Yani.

Baca Juga: Viral, Penumpang KAI Nekat Bergelantungan di Pintu Kereta Diduga Karena Telat, Begini Kronologinya

Ia menambahkan, upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga menciptakan ketertiban dan ketenteraman di Jakarta.

"Kita perlu bangun terus komunikasi baik dari legislatif, eksekutif, dan Kejaksaan untuk memberikan kesadaran hukum ke masyarakat kita," tukasnya.

Dengan adanya sinergi antara lembaga terkait, diharapkan program sosialisasi itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan memperkuat perlindungan bagi kaum perempuan di Jakarta. (*)