Cegah Kebocoran Dana PAD, Anggota DPRD DKI Ini Usul Biaya Parkir Dibebankan Sekaligus saat Bayar Pajak STNK

AKURAT JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto, mengusulkan mekanisme yang lebih transparan dalam pengelolaan pendapatan parkir di Ibu Kota.

Politikus PDIP itu mengusulkan, sistem pembayaran parkir perlu disederhanakan guna mencegah potensi kebocoran dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Brando pun mendorong agar biaya parkir dibebankan sekaligus saat pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga warga tidak perlu lagi membayar parkir di jalanan.

Baca Juga: Lantik 1.694 ASN Baru, Ini Pesan Bupati Maesyal Rasyid Kepada Aparatur Pemkab Tangerang

"Sebagai terobosan, misalnya dari data tahun lalu terdapat sekitar 4,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta, maka biaya parkir bisa langsung ditarik bersama pembayaran STNK melalui sistem di Samsat," ujarnya dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Parkir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ia juga menambahkan, Pansus Parkir akan membahas besaran tarif parkir untuk setiap golongan kendaraan.

Selain itu, Brando juga berharap, usulan ini bisa menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

“Dengan sistem ini, pemungutan parkir tidak lagi menjadi polemik dan tidak ada lagi pansus-pansus serupa. Perlu ada payung hukum melalui Perda agar tidak ada lagi area rawan manipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab,” katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, turut mendukung digitalisasi sistem parkir tersebut.

Ia menyarankan agar seluruh transaksi parkir dilakukan secara elektronik untuk meminimalkan kebocoran.

Baca Juga: CATAT! Berikut Ini Daftar Tarif Baru Tol Tangerang-Merak Berlaku Besok Selasa 15 April 2025

“Pembayaran parkir di Jakarta, baik di gang, jalan, atau kantong parkir mana pun, harus dilakukan secara digital," katanya.

Selain itu, lanjunya, perlu ada pusat komando yang mengawasi semua aktivitas parkir di lapangan. (*)