Jakarta Bakal Terapkan Jalan Berbayar atau ERP, Pengamat: Lebih Efektif Atasi Macet Dibanding 3-in-1 dan Ganjil-Genap

AKURAT JAKARTA - Pengamat Transportasi, Muhammad Akbar menilai bahwa kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang diwacanakan oleh Pemprov DKI Jakarta efektif untuk menangani kemacetan di Jakarta.

Akbar menjelaskan, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengatasi kemacetan dengan kebijakan sistem 3-in-1. Namun, kebijakan tersebut malah menimbulkan permasalahan baru.

"Jakarta telah mencoba berbagai kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Mulai dari sistem 3-in-1, yang malah melahirkan praktik joki pengisi kursi kosong," kata Akbar dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025).

Baca Juga: DPD Golkar DKI Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran Kapuk Muara, Mulai Sembako hingga Perlengkapan Sekolah

Selain itu, ia juga menilai, kebijakan ganjil-genap yang meskipun sempat efektif di awal, kebijakan itu perlahan mulai kehilangan daya guna karena banyak pengguna yang mengakalinya. "Entah dengan beli mobil kedua, pinjam plat nomor, atau bahkan memalsukan pelat," imbuh Akbar.

Dengan itu, menurutnya, kedua kebijakan tersebut juga punya kelemahan yang cukup mendasar. Sistemnya kaku, tidak fleksibel terhadap situasi darurat, dan tidak adaptif terhadap variasi waktu dan rute perjalanan.

"Serta tidak menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membenahi sistem transportasi secara menyeluruh," kata Akbar.

Baca Juga: Tenda Pengungsian Korban Kebakaran Kapuk Muara Ambruk Diterpa Angin Kencang, Korban Sempat Alami Syok

Sebaliknya, ia pun beranggapan bahwa ERP menawarkan pendekatan yang jauh lebih komprehensif.

Akbar mengatakan, kebijakan seperti ERP menjadi sangat penting. ERP adalah sistem pembatasan lalu lintas yang paling efektif.

"Karena tidak hanya membatasi kendaraan pribadi dengan cara yang adil dan transparan, tapi juga mendorong perubahan perilaku secara perlahan namun pasti," tutur Akbar.

Baca Juga: Viral! Taman Langsat Jadi Spot Mesum Usai Dibuka 24 Jam, DPRD DKI: Seharusnya Bisa Diantisipasi Sejak Awal

"Dari bebas menggunakan mobil pribadi kapan saja menjadi berpikir dua kali sebelum melintas di jalan padat, karena ada biaya yang harus ditanggung," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar pada waktu mendatang.

"Tapi suatu hari, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP-nya saya mau pasang," ujar Pramono di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (28/5/2025).

Pramono pun menjelaskan, alasan pihaknya akan menerapkan kebijakan ini sebab bagi warga mampu yang memiliki banyak kendaraan harus bersedia untuk membayar ERP.

Namun, bagi warga yang tidak mampu, ia menegaskan tidak akan dikenakan ERP dan biayanya ditanggung oleh pemerintah.

"Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta gak apa-apa, bayar semua ERP. Parkir, bayar semua parkirnya," ujar Pramono.(*)