Tingkat Kemiskinan di Jakarta Masih di Angka 4,14 Persen, Wagub Rano Minta Jajarannya Pertajam Program Pengentasan Kemiskinan

AKURAT JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengakui bahwa situasi kemiskinan di Jakarta saat ini perlu mendapat perhatian.

Sebab, per September 2024 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di DKI Jakarta masih berada di angka 4,14 persen. Sementara kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,35 persen pada Maret 2024.

Untuk itu, ia meminta jajarannya mulai dari asisten hingga kepala dinas, untuk mempertajam program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, fokus, dan mampu menjangkau kelompok rentan.

Baca Juga: Mutasi Besar-besaran Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemkab Tangerang, 73 ASN Dapat Promosi Jabatan, Berikut Nama-namanya

Hal ini disampaikannya saat memberi arahan dalam Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Ruang Pola Bappeda, Balaikota Jakarta, Rabu (16/7/2025).

"Jakarta telah menetapkan sasaran ambisius melalui Perda nomor 8 tahun 2024 tentang RPJMD 2025-2045. Yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,00-0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36-0,38 di tahun 2045," ujar Rano.

Ia menegaskan, pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera harus menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan konvergensi dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan, Rano menekankan beberapa hal kepada jajarannya.

Baca Juga: Prediksi Skor Santa Coloma vs Borac di Kualifikasi UECL, 17 Juli 2025: Misi Sulit Crveno-Plavi di Andorra

Seperti Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah DKI Jakarta dimintanya mengoordinasikan penyusunan Instruksi Gubernur untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Kemudian, para Asisten Sekda agar koordinasikan implementasi kebijakan serta program kegiatan dalam RPKD Tahun 2025- 2029 dan RAT Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2026 sesuai dengan sasaran strategis yang telah disepakati, melalui pemantauan dan evaluasi periodik.

Selanjutnya, para Kepala Perangkat Daerah dimintanya agar memastikan program kegiatan yang diusulkan dalam RPKD dan RAT selaras dengan sasaran strategis maupun outcome penanggulangan kemiskinan, serta berorientasi pada skema graduasi sejahtera bagi penduduk miskin dan rentan.

Mereka juga dimintanya untuk memperkuat kemitraan, baik dengan kementrian, lembaga maupun nonpemerintah untuk mengisi gap intervensi mempertimbangkan keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Rano juga mengingatkan jajarannya agar menyusun secara komprehensif Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2026.

Baca Juga: Resep Telur Sayur, Sarapan Sehat dan Bikin Kenyang Cocok untuk Anak di Rumah

Sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

"Saya berharap, hasil forum ini bisa segera dituangkan ke dalam Berita Acara dan menjadi bagian dari dokumen RPKD dan RAT yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Sehingga kita bisa mewujudkan Jakarta yang adil, sejahtera dan inklusif bagi seluruh warga," pungkasnya. (*)