Fraksi Golkar Dukung Program Digitalisasi Pasar, Harap Pemprov Buat Regulasi Khusus

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco, mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam Program Digitalisasi Pasar.

Baco menegaskan, program tersebut membutuhkan regulasi khusus. Sebab, uji coba digitalisasi pada 20 lokasi pasar berhasil meningkatkan transaksi non-tunai hingga 47 persen dalam waktu singkat.

Hal itu disampaikannya usai acara pengumuman Pemenang Lomba Digitalisasi Pasar Tahun 2025 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga: Dinas LH DKI Ungkap Busa yang Muncul di Kali Sunter Berasal dari Situ Ria Rio Pulomas, Begini Kronologinya

"Kalau memang ada regulasi baru yang diperlukan, pasti akan kita ambil, kita lakukan, kita buat, selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada," kata Baco.

Ia menjelaskan, digitalisasi pasar yang dilakukan terkait dengan transaksi keuangan hingga pengelolaan pasar.

"Pengawasannya, interaksi pedagang dengan pembeli, kebersihannya, keamanannya, sampai akses menuju pasar. Semua itu perlu diperhatikan," tukasnya.

Baca Juga: Urai Kemacetan Parah di Jalan TB Simatupang, Dishub DKI Bakal Gunakan Sedikit Trotoar di Cibis Park

Ia juga menyebut, DPRD bersama Pemprov DKI akan menyiapkan revitalisasi empat pasar.

Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa digitalisasi pasar memudahkan pedagang dan konsumen, bahkan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah.

"Digitalisasi, transaksi lebih mudah. Potensi pungutan liar berkurang. Penerimaan pajak daerah menjadi lebih transparan tanpa harus menaikkan tarif," tutur Pramono.

Diketahui, program digitalisasi pasar yang digagas sejak Juli 2025, merupakan kolaborasi antara DPRD, Pemprov DKI, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Ke depan, 130 pasar di Jakarta akan ikut dalam transformasi digital untuk enciptakan ekosistem perdagangan yang modern, efisien, dan transparan.

Diharapkan, program tersebut bisa terealisasi di 130 pasar tradisional. Dengan itu, hal ini memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan modern yang inklusif. (*)