Kerja Sama dengan Menteri P2MI Mukhtarudin, Gubernur Pramono Siapkan Tenaga Kerja Migran Jakarta di Berbagai Negara

AKURAT JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI/BP2MI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi dalam melindungi sekaligus meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari DKI Jakarta.

Baca Juga: Ada Pekerjaan PLN, Suplai Air PAM JAYA di 53 Kelurahan Akan Terganggu Mulai 31 Oktober 2025, Berikut Daftarnya

"Kami ingin mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di sektor-sektor menengah ke atas, seperti pengelasan (welder), perhotelan (hospitality), dan teknik (engineering)," tutur Pramono.

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta siap mendukung langkah strategis Kementerian P2MI/BP2MI dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dapat bekerja secara resmi di negara tujuan yang aman dan potensial.

Pemprov DKI juga berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas peluang kerja bagi warga Jakarta di berbagai negara.

Baca Juga: Hati-hati! 35 RT dan 1 Ruas Jalan di Jaksel Tergenang Banjir, Berikut Titik Lokasi dan Penyebabnya

"Ke depan, kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang penempatan tenaga kerja ke negara-negara seperti Korea, Jepang, negara-negara di Eropa Barat dan Timur, Tiongkok, hingga kawasan Timur Tengah," terangnya.

Politikus PDIP itu juga memastikan, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab terhadap pekerja migran yang berangkat secara mandiri, termasuk dalam hal pemulangan dan perlindungan mereka.

"Kalaupun ada PMI yang berangkat secara perorangan, pemerintah tetap berkewajiban membantu dan memfasilitasi kepulangannya ke Tanah Air," sambungnya.

Sementara itu, Menteri P2MI sekaligus Kepala BP2MI, Mukhtarudin, menuturkan bahwa kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani isu pekerja migran Indonesia.

Menurutnya, perlindungan PMI bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem perlindungan yang menyeluruh.

"Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman kami dengan Menteri Dalam Negeri, hari ini kami menandatangani MoU dengan Gubernur DKI Jakarta untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dari hulu ke hilir," tukas Mukhtarudin. (*)