Cacat Secara Hukum, Ketua Pansus KTR dari Golkar Farah Savira Minta Tempat Khusus Merokok Tidak Indoor

AKURAT JAKARTA - Ketua Panita Khusus Kawasan Tanpa Rokok (Pansus KTR), Farah Savira, meminta agar berbagai tempat yang termasuk dalam KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok secara terbuka atau bukan indoor smooking.

"Dan diupayakan dan memang diaturannya kita harapkan juga bisa memprioritaskan tempat yang dengan ruang terbuka, jadi bukan bentuknya indoor smoking," ujar Farah kepada wartawan, dikutip Rabu (29/10/2025).

Politikus Golkar itu mengatakan, pihaknya telah membahas bahwa terkait indoor smoking ini yang ternyata tidak ada aturannya. Sehingga, ruangan tersebut tidak sah dalam aturan.

Baca Juga: Ketua Pansus KTR dari Golkar Farah Savira Nilai Larangan Penjualan Rokok di Tempat Hiburan Malam Tidak Turunkan PAD

"Dan ini jadinya ada flaw, ada kekurangan, ada kecacatan hukum yang ada di Indonesia sekarang karena di PP nomor 28 tahun 2024 tidak ada aturan indoor smoking sehingga yang bener-bener nggak boleh sama sekali," tutur Farah.

"Artinya apa? Berarti kan sekarang hari ini kita melihat malah indoor smoking itu berarti jadi tidak sah gitu, jadi akhirnya yang didebatkan," sambungnya.

Untuk itu, kata Farah, terdapat usulan supaya memang ditetapkan saja aturan indoor smoking itu seperti apa terkait filtrasi dan lainnya.

Baca Juga: Jumlah Sekolah Swasta Gratis di 2026 Berkurang Jadi 100, Legislator Golkar Dorong Tetap Jadi 258

Aturan tersebut nantinya tidak hanya dalam bentuk peraturan daerah (perda), namun bisa juga dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).

"Peraturan gubernur juga memberikan betul-betul perincian lebih dalam terkait teknis. Tadi kalau memang kita mau regulasi tentang indoor smoking saja atau tentang tadi satgas pengawasan terhadap KTR nanti," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta, Syafi Fabio Djohan, menolak wacana aturan KTR di tempat hiburan malam.

Menurutnya, untuk tempat hiburan malam sebaiknya tak perlu dibuatkan aturan yang terlalu keras. Hal ini dapat menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja tempat hiburan malam.

"Nggak usah ada, nggak usah dibuatkan aturan yang terlalu keras, terlalu ketat terhadap mereka ini kan. Kita tahu PHK-nya sudah dimana-mana, demo dari mana-mana sudah semakin sulit," ujar Syafi beberapa waktu lalu. (*)