GEGER! Purbaya Ungkap Fakta Mengerikan: Ekonomi Indonesia Sempat 'Dicekek' Hingga Pertumbuhan Uang Nol! Siapa yang Bertanggung Jawab?

AKURAT JAKARTA - Ketika publik mulai merasa optimis terhadap arah ekonomi nasional di awal tahun, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya. 

Dalam sebuah wawancara, pada Jumat (31/10/2025), ia melontarkan istilah yang sangat dramatis untuk menggambarkan kondisi likuiditas Indonesia pada pertengahan tahun, kalimat tersebut ialah “dicekek”. 

Baca Juga: Menteri Purbaya Blak-blakan: Demo Besar-besaran Terakhir Bukan Soal Politik, Tapi Dipicu 'Ekonomi yang Memburuk Terus-Menerus'

Kata ini bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan sinyal keras bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan kebijakan ekonomi saat itu.

Purbaya tidak berbicara dalam metafora kosong. Ia menyampaikan bahwa meski ada harapan di awal tahun karena adanya suntikan uang ke sistem, situasi berubah drastis memasuki kuartal kedua dan ketiga. 

Ia menyoroti periode Mei, Juni, Juli, dan Agustus sebagai masa paling kritis. Dalam kata-katanya yang lugas, “Tapi Mei Juni Juli Agustus pertumbuhan uang hampir nol artinya ekonominya dicekek dan tahun lalu tahun 2024 juga sama hampir rendah sekali jadi ekonominya melambat secara signifikan.” ungkapnya, dikutip pada (05/11/2025)

Dilansir dari kanal YouTube CNN Indonesia, Istilah “dicekek” yang digunakan Purbaya menyiratkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter saat itu terlalu ketat. Pengeluaran pemerintah yang minim dan pengendalian uang beredar yang terlalu restriktif menyebabkan roda ekonomi melambat tajam.

Jika ditelaah lebih dalam, pertumbuhan uang yang hampir nol bukan sekadar angka. Ia mencerminkan minimnya stimulus yang beredar di sistem. Dalam konteks ekonomi makro, ini berarti masyarakat dan pelaku usaha kesulitan mendapatkan akses likuiditas. 

Perputaran uang yang lambat berdampak langsung pada konsumsi, investasi, dan daya beli. Akibatnya, tekanan ekonomi dirasakan hingga ke lapisan paling bawah masyarakat.

Baca Juga: Cerita Dirut Welfizon Soal Perjalanan Transjakarta: Dari Sistem Busway Konvensional Menuju Smart Mobility

Pernyataan Purbaya juga membuka ruang pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Apakah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter? Ataukah Kementerian Keuangan sendiri yang mengatur fiskal? Atau justru ada koordinasi yang tidak berjalan optimal antara keduanya? Publik berhak tahu, karena dampaknya bukan hanya pada angka pertumbuhan, tetapi pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks ini, transparansi dan evaluasi kebijakan menjadi sangat penting. Ketika seorang menteri menyebut ekonominya “dicekek”, itu bukan sekadar kritik internal. Itu adalah panggilan untuk refleksi nasional.