Dishub DKI Paparkan Kebijakan Transformasi, Transjakarta Jadi Pelopor Mobilitas Hijau di Indonesia: Dari BBG hingga Bus Listrik

AKURAT JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memaparkan arah kebijakan transportasi Jakarta yang kini berfokus pada integrasi sistem, efisiensi energi, dan peningkatan penggunaan angkutan umum.

Salah satunya angkutan Transportasi Jakarta (Transjakarta), di mana transformasi mereka tidak hanya soal peningkatan layanan bus.

Namun, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta ini juga bagian dari agenda besar menjadikan Jakarta sebagai kota dengan sistem transportasi publik yang bersih, efisien, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Akan Ajarkan Enam Bahasa Asing Ini, Apa Saja?

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Data dan Informasi Dishub DKI Jakarta, Susilo Dewanto, dalam forum Balkoters Talk bertajuk 'Smart Mobility: Evolusi Transjakarta untuk Jakarta 5 Abad' di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Turut hadir Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta Welfizon Yuza dan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ).

"Pada awalnya, bus Transjakarta menggunakan bahan bakar solar. Namun sejak 2005 di koridor 2 dan 3 mulai beralih ke BBG mendukung program Langit Biru yang dicanangkan Presiden SBY," ungkapnya.

"Lalu, pada 2014 terbit Perda No. 5 Tahun 2014 yang mewajibkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk angkutan umum," ujar Susilo.

Ia melanjutkan, kini Transjakarta memasuki fase baru dengan mengoperasikan armada bus listrik sebagai bagian dari komitmen terhadap energi bersih dan pengurangan emisi.

Harapannya, peralihan ini lebih berkelanjutan dibandingkan pengalaman BBG sebelumnya.

Baca Juga: PSSI Tegaskan Timnas U-17 Tak Dibebani Target Tinggi di Piala Dunia, Fokus Nikmati Pertandingan

Transformasi tersebut berjalan seiring dengan upaya membangun sistem transportasi terintegrasi di Jakarta.

Susilo menuturkan bahwa pengembangan integrasi telah dilakukan sejak awal berdirinya Transjakarta, dan kini menjadi dasar dari sistem JakLingko.

"Ada enam pilar utama dalam sistem ini yaitu integrasi fisik, integrasi jadwal layanan, integrasi lintasan atau rute, integrasi data dan informasi, integrasi sistem pembayaran, dan integrasi paket tarif," terangnya.

Ia juga menambahkan, penerapan sistem tarif maksimum Rp 10.000 untuk perjalanan maksimal tiga jam yang dimulai sejak 2017-2018 merupakan bagian dari strategi agar pengeluaran warga untuk transportasi tetap terjangkau.

"Tujuannya agar pengeluaran masyarakat untuk transportasi tidak melebihi 5-10 persen dari pendapatan, sehingga lebih banyak dana bisa digunakan untuk kebutuhan lain," ujar Susilo.

Baca Juga: Dukung Paljaya Miliki Fasilitas Pengolahan Limbah B3, Legislator Golkar Desak Percepatan PKS dengan BPAD

Meski demikian, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara keterjangkauan tarif dan keberlanjutan operasional.

"Transjakarta tetap harus survive secara bisnis, karena itu, penentuan tarif harus memperhatikan kemampuan membayar (ability to pay) dan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat," tegasnya. (*)