Gelar Literasi Data Pengawasan Pemilu, Bawaslu RI Kolaborasi Civitas Akademika untuk Olah Data Jadi Pengetahuan

AKURAT JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Literasi Data Pengawasan Pemilu bertajuk "Sinergi Universitas dan Pengawas Pemilu melalui Literasi Data" di Aula Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).

Anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan membagikan hasil-hasil pengawasan Bawaslu di setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

"Proses pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ini, kita sampaikan isu-isu berkaitan tentang penegakan hukum, kemudian juga isu-isu pengawasan Pemilu di tiap-tiap tahapan," ujar Puadi kepada wartawan.

Baca Juga: Gubernur Pramono Puji Sekda DKI yang Baru Dilantik, Uus Kuswanto, Punya Rekam Jejak Sebagai Administrator Ulung

Puadi menekankan bahwa hasil proses pengawasan Bawaslu dikemas dalam bentuk data.

Data-data ini tidak hanya sebatas dihimpun dan disimpan, tetapi diolah menjadi sebuah informasi yang kemudian diangkat menjadi pengetahuan untuk mencapai kecerdasan bagi civitas akademika.

"Kami berkolaborasi, kemudian membangun komunikasi dengan civitas akademik, agar kebutuhan-kebutuhan mahasiswa berkaitan tentang riset, berkaitan dengan penelitian, berkaitan tentang penyusunan skripsi, tesis, bahkan disertasi," jelasnya.

Bawaslu secara terbuka membuka ruang bagi mahasiswa dan akademisi untuk memanfaatkan data pengawasan tersebut.

Baca Juga: Uus Kuswanto Resmi Dilantik Jadi Sekda DKI, Ketua DPRD: Tugas Berat Menanti, Naikkan Peringkat Jakarta Kota Global dari Posisi 74 ke 50

Menurut Puadi, data-data hasil pengawasan tersebut sudah sewajarnya dan wajib untuk disampaikan kepada civitas akademik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kegiatan literasi data ini juga dikemas dalam bentuk bedah buku yang membahas dinamika pengawasan.

Materi yang disampaikan mencakup interaksi dan dinamika kepentingan antara Bawaslu dengan pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Partai Politik.

"Proses-proses dinamika ini kita sampaikan kepada jajaran mahasiswa," tambahnya.

Puadi juga mengungkapkan sejumlah isu kritis yang menjadi fokus pembahasan dan harus diketahui oleh civitas akademika.

Di antaranya, penanganan pelanggaran, netralitas ASN, ekstra pidana pemilu, politik uang, keterwakilan perempuan, dan isu-isu kasus.

Ia berharap, informasi ini akan mempersiapkan mereka untuk menjadi kader-kader pengawasan Pemilu di masa depan.

"Agar tidak kaget dan informasi-informasi harus bisa disampaikan kepada jajaran kami pengawasan Pemilu, manakala adanya dugaan-dugaan pelanggaran Pemilu di sini," pungkas Puadi. (*)