APBD Jakarta 2026 Disahkan Rp 81,32 Triliun, Golkar Tegaskan Normalisasi Ciliwung Harus Prioritas

AKURAT JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 81,32 triliun.

Fokus utama anggaran tahun depan akan diarahkan pada penyelesaian masalah fundamental Ibu Kota, terutama pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Ciliwung.

Penetapan anggaran tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diundangkan pada 23 Desember 2025.

Baca Juga: Begini Cara Pendaftaran KLG saat Car Free Day, Golkar Minta Lebih Ramah Lansia

Secara teknis, aturan ini didukung pula oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 mengenai Penjabaran APBD 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merinci bahwa total postur anggaran tersebut terdiri dari target pendapatan daerah sebesar Rp 71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp 9,87 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 74,28 triliun serta pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 7,04 triliun.

Baca Juga: Soroti Kabel Semrawut, Legislator Golkar Basri Baco Nilai Penataan Utilitas Kerap Mandek dan Kalah Prioritas

“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan,” ujar Pramono di Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Di sisi legislatif, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, memberikan catatan khusus terkait upaya penanggulangan banjir.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa program normalisasi Sungai Ciliwung sudah pada tahap mendesak dan tidak boleh lagi mengalami penundaan.

Menurut Dimaz, kelancaran program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Mau sampai kapan begini? Demi lancarnya program tersebut, semua lapisan masyarakat harus dukung normalisasi Sungai Ciliwung,” tegas Dimaz.

Ia mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret di lapangan. Normalisasi, lanjutnya, adalah kunci agar debit air sungai dapat mengalir lancar tanpa meluap ke kawasan permukiman warga.

Sebagai wujud keseriusan, Dimaz memaparkan bahwa Pemprov DKI telah mengalokasikan dana sebesar Rp 319 miliar dalam APBD 2026 khusus untuk pengadaan tanah di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung.

“Besar harapan kami, anggaran tersebut bisa terealisasi dengan baik. Sehingga infrastruktur dapat terbangun untuk melindungi warga dari luapan air Kali Ciliwung,” tutur Dimaz menambahkan.

Selain banjir, Pemprov DKI juga berkomitmen mengarahkan anggaran untuk memperluas lapangan kerja guna menekan angka pengangguran di Jakarta.

Sinergi antara pembangunan infrastruktur pencegah bencana dan penguatan ekonomi warga diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan Jakarta sepanjang tahun 2026. (*)