Ribuan Buruh Demo Tolak UMP DKI 2026, Gubernur Pramono Tak Bergeming: Sudah Paling Tinggi Dibanding Provinsi Lain

AKURAT JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi demonstrasi buruh yang digelar hari ini sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.

Pramono menegaskan bahwa penetapan UMP telah melalui proses panjang dan transparan di Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh.

Menurutnya, UMP DKI Jakarta saat ini masih menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Baca Juga: 30 Tahun Rusak Parah, Revitalisasi Jalan RW 06 Karet Tengsin Baru Diresmikan Gubernur Pramono

"Kalau UMP, ini kan negosiasi yang sudah lama sekali di Dewan Pengupahan antara pengusaha dengan para buruh. Dan Jakarta sekarang ini sebenarnya UMP-nya dibandingkan dengan provinsi manapun paling tinggi," ujar Pramono di kawasan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Sebagai bentuk keberpihakan kepada para pekerja, Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan sejumlah kebijakan insentif untuk meringankan beban hidup buruh.

Salah satunya adalah kebijakan transportasi gratis bagi tenaga kerja dan buruh di Jakarta.

"Maka untuk itu, saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan transportasi bagi tenaga kerja, buruh, gratis. Yang kedua adalah subsidi untuk pangan. Dan kemudian subsidi untuk PAM Jaya kalau mereka menggunakan air," jelasnya.

Pramono menekankan bahwa seluruh pembahasan terkait UMP dilakukan secara terbuka dan transparan.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 1.392 Personel Polisi untuk Kawal Demo Buruh di Istana Merdeka Siang Ini

Ia juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta menghormati hak buruh untuk menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi.

"Sehingga dengan demikian, kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan, terbuka. Dan memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah, tetapi tentunya demonya di Jakarta," kata Pramono.

Terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa hari ini, politikus PDIP itu memastikan pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan terbaik serta menjaga ketertiban dan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

"Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu," tandasnya.

Diketahui, Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jakarta menggelar unjuk rasa sebagai bentuk penolakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 yang ditetapkan Gubernur Pramono Anung.

Ketua Perda KSPI Jakarta, Winarso, mengatakan, unjuk rasa yang digelar hari ini semula direncanakan berlangsung di sekitar Istana Negara.

Baca Juga: Turun Berat Badan Tanpa Ribet: 5 Kebiasaan yang Diam-Diam Efektif

Namun, setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan akhirnya dipindah ke Silang Monas Selatan demi menjaga ketertiban umum.

"Aksi ini kami lakukan untuk menyampaikan penolakan terhadap UMP Jakarta 2026 yang telah diputuskan," kata Winarso. (*)