Politisi Golkar Ramly HI Muhammad Kritik Minimnya RS Rujukan Jantung di Jakarta yang Hanya Ada Dua

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti terbatasnya rumah sakit rujukan operasi jantung di Ibu Kota yang dinilainya berpotensi mengancam keselamatan pasien.

Ramly mengungkapkan, saat ini layanan operasi jantung di Jakarta hanya tersedia di dua rumah sakit, yakni RSUD Koja, Jakarta Utara, dan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk Jakarta, khususnya di wilayah lain seperti Jakarta Timur, Selatan, dan Barat.

Baca Juga: Cegah DBD Makin Luas, Legislator Golkar Farah Savira Minta Kader Jumantik Senior Mulai Lakukan Regenerasi

"Jakarta Timur penduduknya sekitar dua juta orang, masa tidak ada rumah sakit yang bisa operasi jantung? Jakarta Selatan dan Jakarta Barat juga sama. Apa di sana tidak ada penderita jantung?" kata Ramly kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, keterbatasan rumah sakit rujukan membuat banyak pasien jantung harus mengantre panjang di rumah sakit nasional, seperti RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Antrean pasien bahkan bisa mencapai ratusan orang.

"Nomor antreannya bisa 300 sampai 400. Belum masuk antrean saja, pasien sudah meninggal. Ini yang kita harus pikirkan," ujarnya.

Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar DPRD Jakarta Minta Proyek Utilitas Dihentikan Sementara Hingga Terbit Perda dan Pergubnya

Menurut Ramly, Pemprov DKI Jakarta seharusnya mampu memperluas layanan operasi jantung ke setidaknya tiga wilayah lainnya.

Ia menilai dari sisi anggaran maupun sumber daya medis, Jakarta memiliki kemampuan untuk itu.

"Dananya kita punya, tenaga medis bisa kita siapkan. Peralatannya juga harus disiapkan. Jangan sampai warga Jakarta harus keliling atau menunggu terlalu lama untuk operasi yang menyangkut nyawa," tegasnya.

Anggota Komisi E itu menilai pemerataan layanan kesehatan, khususnya untuk penyakit kritis seperti jantung, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan pasien jantung dapat berujung pada kematian.

"Operasi jantung itu bukan soal periksa biasa. Ini soal hidup dan mati. Jangan sampai warga Jakarta jadi korban karena sistem dan fasilitas yang belum merata," pungkasnya. (*)