Pelajar Tewas dalam Tawuran di Jakbar, PSI Nilai Pendekatan Humanis Gubernur Pramono Gagal Lindungi Warga

AKURAT JAKARTA - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, mengkritik terkait aksi tawuran yang kembali merenggut nyawa pelajar di Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Ia menilai pendekatan humanis yang dikedepankan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, terbukti gagal mencegah kekerasan remaja yang berulang dari waktu ke waktu.

Peristiwa maut pada Rabu, 21 Januari 2026 itu menewaskan seorang pelajar setelah tersabet senjata tajam di bagian leher dan tangan.

Baca Juga: Gelar Isra Miraj dan Nisfu Syaban, DPD Golkar DKI Ajak Masyarakat Manfaatkan Teknologi Secara Bijak

Bagi Justin, insiden terbaru ini adalah bukti bahwa Pemprov DKI tidak berhasil mengambil langkah tegas dalam meredam fenomena tawuran.

"Kami sudah mewanti-wanti sebelumnya kalau tawuran ini akan terus berlanjut jika tidak ada tindakan tegas dari Pemprov DKI. Tapi Mas Pram bersikukuh dengan pendekatan humanisnya yang tidak tegas apalagi efektif," tegas Justin dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Ia menilai, pendekatan yang selama ini diklaim humanis justru berujung retorika belaka tanpa hasil nyata.

Baca Juga: Kemenkes Keluarkan SE Kewaspadaan Virus Nipah, Dinkes DKI Imbau Warga Tingkatkan Higienitas Pangan

Menurutnya, tawuran pelajar di Jakarta kini sudah masuk kategori tindak pidana dan tidak boleh ditangani dengan kebijakan lunak.

"Nyawa seseorang kembali terenggut. Kapan Pemprov DKI belajar bahwa satu kematian saja sudah terlalu banyak?" ujarnya.

Justin juga meminta Gubernur Pramono memanfaatkan kewenangan diskresi untuk menerapkan hukuman yang lebih tegas kepada para pelaku.

Tidak hanya pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP), ia mengusulkan penghentian seluruh bantuan sosial bagi keluarga pelaku.

Menurutnya, keluarga tidak boleh abai dalam mengawasi perilaku anak-anak mereka, sehingga sanksi harus menyentuh lingkaran terdekat pelaku.

"Sudah saatnya Mas Pram tegas demi melindungi nyawa warga dan ketertiban. Sanksi tegas bukan hanya efek jera untuk pelaku, tapi juga peringatan bagi yang lainnya," tegasnya.

Lebih jauh, Justin mendorong Pemprov DKI menyusun peraturan daerah (perda) yang memungkinkan penindakan terhadap orang tua yang gagal mencegah anak mereka terlibat dalam tawuran, bolos sekolah, vandalisme, atau perilaku destruktif lainnya.

Justin menekankan pentingnya peristiwa ini menjadi momentum koreksi besar-besaran bagi Pemprov DKI.

"Kematian kemarin harus menjadi yang terakhir. Jangan sampai ada lagi nyawa anak muda yang melayang hanya karena tawuran," pungkasnya. (*)