Ada Dugaan Pungli di Program Pangan Murah, Legislator Golkar Ramly HI Minta Pemprov Benahi Sistem Distribusi

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik penyimpangan yang terjadi dalam proses distribusi program pangan murah.

Ia menyebut adanya praktik penitipan paket oleh oknum untuk memastikan warga tetap bisa mendapatkan pangan murah meski terlambat datang.

"Jika datang terlambat, kalau dititip pasti dapat, tapi ongkosnya 50 ribu," ujar Ramly beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Gelar Isra Miraj dan Nisfu Syaban, DPD Golkar DKI Ajak Masyarakat Manfaatkan Teknologi Secara Bijak

Ia juga menyoroti temuan bahwa distribusi pangan murah tak berjalan sesuai tujuan awal, bahkan sebagian besar kuota disebut dikuasai kelompok tertentu.

"Pangan murah itu didominasi oleh seluruh PPSU, seluruh PKK. Dan kalau ini sudah mereka masuk dan ambil, hanya tinggal 20 persen buat rakyat," kata Ramly.

Ramly meminta Pemprov DKI segera melakukan pengecekan ke jajaran terkait, termasuk memastikan janji pembagian pangan murah secara by name by address benar-benar diterapkan.

Baca Juga: Golkar Soroti Distribusi Pangan Murah yang Tak Tepat Sasaran, Minta Pemprov Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Menurutnya, sistem ini penting untuk menutup peluang pungli dan memastikan warga yang sudah terdaftar tetap mendapatkan haknya.

"Coba dicek kembali sistem ini supaya by name by address. Jadi datang terlambat pasti dapat," tegasnya.

Ia menyebut banyak warga yang mengadu kepada anggota dewan saat reses. Warga sudah mengantre sejak pukul 05.00, namun ketika pintu dibuka pukul 07.00, paket pangan murah langsung habis.

"Mereka tunggu dari jam 5 pagi, jam 7 dibuka, habis," ucap Anggota Komisi E itu. (*)