Golkar DKI Dorong Uji Emisi Jadi Syarat Perpanjangan STNK

AKURAT.CO - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengusulkan uji emisi kendaraan bermotor menjadi syarat perpanjangan STNK.

Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi polusi udara yang terus meningkat, sehingga kualitas udara Jakarta terus memburuk.

"Melalui rapat ini saya minta kepada Dinas LH untuk ambil alih mengusulkan ke pemerintah pusat dan kepada gubernur bahwa uji emisi merupakan persyaratan untuk perpanjangan STNK," kata Judistira saat rapat Komisi D DPRD DKI, Selasa (22/08).

Baca Juga: Hari Pertama Uji Coba, ASN Pemprov DKI yang WFH Baru 13 Persen

Dikatakan Judistira, uji emisi kendaraan sebagai persyaratan perpanjangan STNK penting dilakukan, mengingat penambahan kendaraan tak bisa dibendung.

"Kita tidak mungkin juga menahan penambahan motor dan mobil yang beroperasi setiap tahunnya di DKI Jakarta dan terus juga bertambah termasuk juga dari daerah-daerah penyangga," ungkapnya.

"Pemerintah pusat mendorong terus adanya penambahan mobil dan motor bagaimana ekonomi kita juga bergerak. Tinggal kita di dalam kota DKI Jakarta harus menjaga itu, emisi itu sehingga bisa kita kontrol," sambung Judistira.

Politisi Golkar itu menilai, beberapa upaya work from home (WFH) hingga penambahan kendaraan listrik adalah solusi jangka pendek yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara.

Baca Juga: Catat! Kendaraan Tidak Lolos dan Belum Uji Emisi Bakal Ditilang Mulai 1 September

"Ini kan sifatnya sementara semua nih, WFH, kemudian ada penambahan transportasi ke wilayah sekitar. Nah ini kan hanya sifatnya sementara. Sebenarnya laju mobil dan motor ini kita tidak bisa bendung," ujarnya.

Maka dari itu, ia mendorong Dinas LH untuk bergerak cepat dalam menyikapi usulan ini sebagai solusi jangka panjang mengatasi polusi udara di ibu kota.

"Jadi saya minta dalam minggu ini Pak Asep dan DLH ini bisa menjadi leading sektor mengambil peran, bahwa ini kita usulkan ke pemerintah pusat melalui Pak Pj Gubernur," pungkasnya (*)